MELAWI, www.warta86.com - Lembaga Rakyat Indonesia Berdaya ( RIB ) melaporkan dugaan pungli dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Nanga Pinoh. Pada hari Senin, 03/10/ 2022 Laporan langsung disampaikan ketua Lembaga RIB melalui surat resmi dengan no: 06/RIB/Kalbar kekantor Kejaksaan Negeri Sintang.
Laporan Lembaga RIB di terima langsung Adelia staf TU Kejaksaan Negeri sintang pada tanggal 03/10/2022.
Sekjel Lembaga LIBAS Nijar Fahlevi, SE yang ikut mendampingi lembaga RIP saat membuat laporan bulan sepuluh lalu, kini mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sintang. Menurutnya kejaksaan Negeri sintang lamban dalam menangani laporan dugaan pungli di SMAN 2 Nanga pinoh. Pasalnya sudah dua bulan sejak lembaga RIB membuat laporan hingga sekarang masih belum ada kejelasa.
"Sudah dua bulan sejak lembaga RIB membuat lapiran ke kejaksaan Negeri Sintang terkait dugaan pungli di SMAN 2 Nanga Pinoh hingga kini masih belum ada titik terang," Ungkap Sekjen Libas Nijar Fahlevi, SE saat menghubungi awak media ini minggu 04/12/2022.
Kami menilai Kejaaksaan Negeri Sintang terkesan lamban dalam menindak lanjuti laporan yang di layangkan oleh lembaga RIB.
Pada tanggal 16 November 2022 awak media ini bersama tim menyempatkan diri ke Inspektorat provinsi kalbar meminta klarifikasi terkait beberapa hal dalam pengawasan inspektorat yang bersangkutan dengan pungli yang terjadi di SMAN 2 Nanga Pinoh , Di sana awak media belum bisa menemui kabag SMA dan SMK ( bu Dewi ). Namun bu dewi tidak ada di tempat karena ada kegiatan di luar.
awak media lantas menghubungi via whatapp, tersambung dengan Bu Dewi, beliau menegaskan kepada awak media, bahwa saat ini kasus pungli yang terjadi di SMUN 2 Nanga Pinoh sedang dalam pemeriksaan pihak kejaksaan egeri Sintang, dalam hal ini inspektorat provinsi Kalbar belum bisa memberikan statement dikarenakan sudah masuk ranah hukum.
Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan. ( Redaksi )/Tim
« Prev Post
Next Post »