Bareskrim Polri, BNN dan Ditjenpas Gelar Operasi Gabungan di Lapas Pontianak, 41 Narapidana Diamankan

Bareskrim Polri, BNN dan Ditjenpas Gelar Operasi Gabungan di Lapas Pontianak, 41 Narapidana Diamankan

By Warta 86 On November 12, 2026

Www.Warta86.com,-PONTIANAK, Kalbar – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat,  Jumat (30/10). 

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap ini dimulai sekitar pukul 01.00 WIB. 

Petugas gabungan memulai razia dengan menggeledah kamar hunian narapidana dan pemeriksaan urine terhadap narapidana 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pengawasan serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen. Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, dalam kegiatan tersebut tim gabungan mengamankan sebanyak 41 narapidana untuk dilakukan pemeriksaan urine. Hasilnya sebanyak 22 narapidana dinyatakan positif menggunakan zat metamfetamin atau sabu.

“Jadi ada 22 orang narapidana yang dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine. Semua peredaran narkoba diduga dikendalikan langsung dari dalam jeruji besi,” ujar Alberd.

Hal itu didukung dengan penemuan sejumlah barang bukti di area lapas, antara lain adalah narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 60 gram, enam cartridge yang diduga mengandung etomidate, 23 unit telepon genggam, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

“Seluruh barang bukti narkotika beserta puluhan alat komunikasi dan kini telah kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” tutur Alberd.

Dari razia ini, petugas turut mengamankan beberapa narapidana yang diduga kuat terlibat sebagai pengendali maupun pengedar.

Pertama adalah narapidana berinisial A. Napi tersebut sebelumnya divonis 8 tahun yang kedapatan menyimpan barang bukti 60 gram sabu. 

Berdasarkan penyelidikan, barang haram tersebut didapat dari narapidana lain berinisial P.

P sendiri merupakan Tamping Koperasi yang divonis 9 tahun penjara. Dari tangan yang bersangkutan, petugas menyita 4,8 gram sabu.

“Yang ketiga berinisial BH, pada narapidana tersebut ditemukan menyimpan 0,5 gram sabu dan diakuinya diperoleh dari seorang pengunjung yang datang untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lapas,” ungkap Alberd.

Alberd mengatakan, narapidana yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan urine dan ditemukan memiliki alat komunikasi akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Di lain sisi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta mengungkapkan, razia gabungan bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan BNN menjadi api baru untuk pemberantasan narkotika sampai ke akarnya.

“Kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kalimantan barat mendukung penuh terhadap pemberantasan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan se-Kalimantan Barat,” tutur dia.

Jayanta menegaskan, pihaknya akan meningkatkan intensitas razia gabungan bersama aparat penegak hukum supaya tak ada lagi peredaran narkotika di lapas.

Nantinya, setiap lapas di Kalimantan Barat juga bakal diperkuat keamanannya. Salah satunya dengan memasang kamera pengawas di lokasi yang tak terlihat.

“Kami akan meningkatkan pengawasan, penggeledahan titipan barang, meningkatkan razia dan menambah pengawasan melalui CCTV pada area blind spot,” ungkap Jayanta.

Adapun operasi gabungan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. 

Penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam lapas diharapkan dapat mencegah fasilitas pemasyarakatan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan, penggunaan, maupun pengendalian peredaran narkotika.

Red W86 

Dialog Interaktif di RRI Pontianak, Polda Kalbar Edukasi Orang Tua dan Anak tentang Keselamatan Berkendara

Dialog Interaktif di RRI Pontianak, Polda Kalbar Edukasi Orang Tua dan Anak tentang Keselamatan Berkendara

By Warta 86 On November 11, 2026

Www Warta86.com,-PONTIANAK, Polda Kalbar – Direktur  Lalu Lintas (Dirllantas) Polda Kalimantan Barat melaksanakan dialog interaktif di Studio RRI Pontianak, Rabu (11/11), dengan mengangkat tema “Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Orang Tua dan Anak”.

Dialog tersebut menghadirkan Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Muhammad Purbaya, S.H., S.I.K., M.T., dan Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalbar AKP Agus DJ.

Dalam dialog tersebut, para narasumber memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak tentang tata tertib berkendara. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini.

Selain itu, dialog juga membahas pelaksanaan Operasi Patuh yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam operasi tersebut, tercatat lebih dari 5.000 teguran dan lebih dari 1.000 penindakan tilang terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dirlantas Polda Kalbar mengimbau para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia juga mengingatkan agar orang tua selalu mengawasi aktivitas berkendara anak serta membiasakan penggunaan helm berstandar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara.

“Keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas. Jangan sampai kelalaian dalam berkendara membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” imbau Dirlantas.

Melalui kegiatan ini, Dirlantas Polda Kalbar berharap edukasi yang disampaikan melalui siaran RRI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kalimantan Barat.

Red W86 

SMaRT BIDKUM Dorong Profesionalitas Fungsi Hukum Polda Kalbar, Perkuat Semangat Polisi Bersama Masyarakat

SMaRT BIDKUM Dorong Profesionalitas Fungsi Hukum Polda Kalbar, Perkuat Semangat Polisi Bersama Masyarakat

By Warta 86 On November 11, 2026

Www.Warta86.com,-PONTIANAK — Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kapasitas dan profesionalitas personel Fungsi Hukum Polri melalui inovasi SMaRT BIDKUM. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian melalui pendampingan, advokasi, pembaruan pengetahuan hukum, dan pemanfaatan teknologi yang lebih terstruktur serta responsif. SMaRT Bidkum telah di-Launching pada tanggal 27 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolda Kalbar Nomor: ST/829/X/HUK.1.1.1./2026. 

Salah satu bentuk penyebarluasan inovasi tersebut tergambar melalui dokumentasi standing banner SMaRT BIDKUM di berbagai Seksi Hukum Polres/Polresta jajaran Polda Kalbar. Materi yang ditampilkan memuat pengenalan aplikasi, manfaat layanan, serta petunjuk penggunaan sehingga informasi mengenai inovasi dapat lebih mudah dijangkau oleh personel di satuan kewilayahan.

 

*PENGUATAN KAPASITAS & ADVOKASI HUKUM*

SMaRT BIDKUM merupakan akronim dari Sinergi, Modernisasi, Advokasi, Responsif, dan Terampil. Inovasi ini dikembangkan sebagai sistem manajemen pengetahuan hukum yang memudahkan akses terhadap regulasi, referensi, bahan pembelajaran, dokumen hukum, dan layanan informasi berbasis Question and Answer (Q&A).

Kepala Bidang Hukum Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Laba Meliala, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penguatan Fungsi Hukum merupakan unsur penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berlangsung secara profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.

“Fungsi Hukum Polri harus mampu hadir memberikan dukungan hukum yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui SMaRT BIDKUM, kami ingin membangun pola kerja yang tidak hanya mengandalkan pengalaman individu, tetapi juga sistem pembelajaran, standardisasi, dan pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan bersama,” ujar Laba.

Sementara itu, Project Leader SMaRT BIDKUM, AKBP Aswandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa inovasi tersebut turut mendorong pembelajaran yang bersumber dari pengalaman penanganan perkara. Melalui pedoman pendampingan dan advokasi hukum, bank template, forum review perkara, serta lesson learned, pengalaman yang diperoleh dapat didokumentasikan dan dimanfaatkan kembali oleh personel Fungsi Hukum.

“Tujuannya sederhana, agar personel semakin mudah memperoleh pengetahuan hukum, memiliki standar kerja yang lebih seragam, dan semakin siap memberikan pendampingan serta advokasi hukum secara profesional,” jelas Aswandi.

Pengembangan SMaRT BIDKUM juga diperkuat melalui sinergi dengan Fungsi Hukum Polres jajaran dan pemangku kepentingan eksternal. Kolaborasi itu mencakup diskusi hukum, pembaruan regulasi, sharing knowledge, pengembangan kompetensi, serta pelibatan narasumber sesuai kebutuhan.

Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, SMaRT BIDKUM diharapkan semakin memperkokoh peran Fungsi Hukum Polri sebagai pendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang tetap berada dalam koridor hukum. Semangat tersebut sejalan dengan “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pelayanan yang profesional, responsif, solutif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Red W86 

KETUA UMUM FRIC KEMBALI DIPANGGIL KE LINGKUP STAF KHUSUS PRESIDEN, ADA APA?

KETUA UMUM FRIC KEMBALI DIPANGGIL KE LINGKUP STAF KHUSUS PRESIDEN, ADA APA?

By Warta 86 On November 11, 2026

Www Warta86.com,-JAKARTA

Ini bukan sekadar pertemuan biasa! Ini adalah bukti bahwa *Fast Respon Indonesia Center (FRIC)* bukan wadah media kaleng-kaleng! Ini adalah bukti bahwa FRIC benar-benar dipercaya Istana!

Kembali! Ketua Umum FRIC dipanggil ke Lingkaran Istana! Kembali! Ketua Umum FRIC duduk bersama tim Staf Khusus Presiden dan Mabes Polri 

Fast Respon Indonesia Center merupakan Pasukan Media Istana dan Media Mitra Mabes Polri yang loyalitas dan soliditasnya tidak diragukan lagi!

Bukan pengakuan sepihak! Bukan klaim kosong! Tapi dibuktikan dengan panggilan demi panggilan ke Istana! Dibuktikan dengan kepercayaan demi kepercayaan dari lingkaran Presiden!

Ketika media lain hanya bisa menonton dari luar, FRIC justru dipanggil masuk ke dalam! Ketika yang lain hanya bisa berspekulasi, FRIC justru diajak berdiskusi tentang negeri ini.Pada Senin 09 November 2026.

Ketua Umum FRIC kembali dipanggil ke Lingkaran Istana guna membahas beberapa point penting tentang situasi negeri saat ini.

Bukan gosip! Bukan hoax! Tapi pembahasan serius tentang masa depan bangsa! Tentang stabilitas negeri! Tentang bagaimana menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bermartabat

 Ketua Umum FRIC *H. Dian* menyampaikan:

> _"Kita FRIC bersama lingkup Istana dan Polri membahas beberapa point penting, terutama terkait isu nasional saat ini terkait penyadapan yang viral. Kita FRIC tetap mendukung Presiden Republik Indonesia, dan mendukung Polri dibawah komando Jenderal Suyudi dengan beberapa programnya."_

Tegas! Jelas! Tidak abu-abu! Tidak main dua kaki!

FRIC tidak goyah oleh isu viral! FRIC tidak goyah oleh framing negatif! FRIC tidak goyah oleh hoax yang ingin memecah belah!

Di saat isu penyadapan viral dan digoreng kemana-mana, FRIC justru berdiri paling depan! Berdiri tegak bersama Presiden! Berdiri kokoh bersama Polri!

*FRIC DIBENTUK LOYAL TERHADAP NEGARA, POLRI & TNI*

FRIC dibentuk bukan untuk mencari sensasi! FRIC dibentuk bukan untuk mencari panggung! FRIC dibentuk loyal terhadap Negara dan Polri juga TNI!

FRIC mendukung terwujudnya *Sitkamtibmas* yang kondusif! FRIC hadir untuk *Tangkal Hoax* yang meracuni pikiran rakyat!

Jika ada berita yang benar, FRIC sampaikan! Jika ada yang salah, FRIC koreksi! Jika ada kinerja yang baik, FRIC apresiasi!

Itulah fungsi FRIC yang sesungguhnya!

FRIC INGINKAN POLRI SEMAKIN DIPERCAYA MASYARAKAT

FRIC menginginkan Polri semakin dipercaya masyarakat! Terutama dengan tagline dari Kapolri *Jenderal Suyudi*, *"Polisi Bersama Masyarakat"*!

Bukan sekadar tagline! Bukan sekadar slogan! Tapi ruh baru Polri! Polri yang dekat dengan rakyat! Polri yang humanis! Polri yang dicintai masyarakat!

FRIC mendukung penuh program-program Kapolri Jenderal Suyudi! Karena FRIC yakin, di bawah komando Jenderal Suyudi, Polri akan semakin profesional, semakin modern, semakin dipercaya!

FRIC HADIR MEMBERIKAN INFORMASI KE ISTANA DAN MABES POLRI

FRIC hadir memberikan informasi ke Istana dan Mabes Polri melalui pemberitaan se-Nusantara atas peristiwa yang terjadi, terkhusus di institusi Kepolisian atas kinerja yang dilaksanakan sesuai instruksi Pimpinan Tertinggi Polri.

Dari Sabang sampai Merauke! Dari Miangas sampai Rote! FRIC ada di mana-mana! FRIC melihat! FRIC mendengar! FRIC memberitakan!

Jika ada anggota yang melenceng, FRIC membantu koreksi! Jika ada anggota yang berprestasi, FRIC apresiasi! Jika ada kebijakan yang baik, FRIC dukung!

> _"Kita berfungsi memberikan informasi, koreksi, dan apresiasi!"_ - tegas Dian.

Tiga kata! Tiga fungsi! Tapi maknanya sangat dalam!

*Informasi* untuk Istana dan Mabes Polri agar tahu apa yang terjadi di lapangan!

*Koreksi* agar Polri semakin baik, semakin bersih, semakin dicintai!

*Apresiasi* agar anggota yang berprestasi semakin semangat mengabdi!

FRIC! Bukan media yang hanya bisa menghujat! Bukan media yang hanya bisa memuji! Tapi media yang seimbang! Media yang loyal! Media yang konstruktif!

FRIC - PASUKAN MEDIA ISTANA!

Publisher Red W86 

Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus PETI, Amankan 41 Tersangka, 435,9 Gram Emas dan Rp424,2 Juta Uang Tunai

Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus PETI, Amankan 41 Tersangka, 435,9 Gram Emas dan Rp424,2 Juta Uang Tunai

By Warta 86 On November 10, 2026

Www.Warta86.com,-PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polda Kalbar. Pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026.

Hasil pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11). Kegiatan dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., serta Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda Kalbar menjelaskan bahwa dari total 25 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 7 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan 7 orang tersangka, sedangkan 18 kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran dengan 34 orang tersangka. Dengan demikian, total pengungkapan tersebut melibatkan 41 orang tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas dengan total berat 435,9 gram, uang tunai sebesar Rp424.299.000, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil penyelidikan, diketahui aktivitas pertambangan emas ilegal dilakukan dengan dua metode, yakni secara tradisional menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana, serta menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas, sehingga dapat merusak lingkungan.

Selain aktivitas penambangan, petugas juga menemukan modus distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal. Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan. Sementara itu, terdapat pula tersangka yang membeli emas dari para penambang tanpa izin melalui toko kelontong miliknya, kemudian melakukan pengolahan dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.

Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar bersama Polres jajaran dalam menindak aktivitas pertambangan tanpa izin serta memutus rantai distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal.

“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Terhadap para pelaku penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara itu, pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.

Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta, sesuai ketentuan yang berlaku. Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik PETI guna menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Publisher Red W86 

Polda Kalbar Ungkap 28 Kasus Curanmor, 35 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Polda Kalbar Ungkap 28 Kasus Curanmor, 35 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

By Warta 86 On November 09, 2026

Www.Warta86.com,-PONTIANAK, Polda Kalbar – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melaksanakan kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Lobi Ditreskrimum Polda Kalbar, Senin (9/11). Dalam pengungkapan periode 27 Oktober hingga 7 November 2026 tersebut, tercatat sebanyak 28 laporan polisi dengan 35 orang tersangka.

Kegiatan press release dipimpin Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., didampingi Wadirreskrimum AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.I.K., S.H., serta Kasubdit 3 Ditreskrimum AKBP Rhemmi Bheladona, S.I.K., S.H.

Kabidhumas Polda Kalbar menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja Ditreskrimum Polda Kalbar bersama Satreskrim jajaran dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah Kalimantan Barat.

Wadirreskrimum Polda Kalbar menjelaskan bahwa dari hasil pengungkapan kasus tersebut, tercatat sebanyak 28 laporan polisi dengan total 35 tersangka yang berhasil diamankan. 

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Kabidhumas Polda Kalbar mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan, serta memastikan kendaraan berada di tempat yang aman. 

“Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 untuk mendapatkan bantuan kepolisian,” tutupnya.

Publisher Red W86 

Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar Ungkap Dua Kasus, CPMI Nonprosedural dan Dugaan Perdagangan Orang ke Tiongkok

Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar Ungkap Dua Kasus, CPMI Nonprosedural dan Dugaan Perdagangan Orang ke Tiongkok

By Warta 86 On November 09, 2026

Www.Warta86.com,-Pontianak, POLDA KALBAR – Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar mengungkap dua kasus tindak pidana, yakni pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus membawa calon pengantin perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut, Senin (9/11).

Pengungkapan kedua perkara tersebut dipimpin langsung oleh Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono., S.I.K., M.H.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan pihak Imigrasi sebagai bentuk koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam pengungkapan kasus pertama, Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar menangani dugaan tindak pidana pemberangkatan CPMI secara nonprosedural yang berlokasi di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12. Dalam perkara ini, tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia melalui jalur tidak resmi atau tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dari kasus tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil, dan satu unit mobil minibus. Tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kasus kedua merupakan dugaan TPPO dengan modus membawa korban ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut.

Dua tersangka berinisial L dan LKS diduga terlibat dalam membawa korban. Sebelum keberangkatan, korban telah menjalani pertunangan dengan pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar sebesar Rp30 juta. Lokasi perkara berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio KM 17, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pengungkapan kasus kedua, petugas mengamankan uang tunai sebesar 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, satu cincin emas, satu gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.

Kabid Humas Polda Kalbar menyampaikan bahwa pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian," tegas Bambang.

Polda Kalbar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi masyarakat, khususnya perempuan serta calon pekerja migran Indonesia.

Red