Kategori

HEADLINE NEWS

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Rowassidik Bareskrim Polri Gelar Perkara Khusus Atas Pengaduan PT Artha Bumi Mining

By On Juni 20, 2024


Www.Warta86.com - JAKARTA - Kasus dugaan pemalsuan dokumen izin tambang yang ditangani Polda Sulawesi Tengah diawasi oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.


Hal ini dikuatkan dengan Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polria yang mengadakan Gelar Perkara Khusus atas Pengaduan Masyarakat yang diajukan oleh PT. Artha Bumi Mining melalui Surat No. 008/Sk.Hkm/SBR/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan Perihal Pengaduan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/153/VII/2023/SPKT/Polda Sulteng pada 13 Juli 2023 yang dilaksanakan pada Rabu (12-06-2024) di Jakarta.


Gelar Perkara Khusus dihadiri PT. Artha Bumi Mining selaku Pelapor dan PT. Bintangdelapan Wahana selaku Terlapor. Adapun maksud disampaikan pengaduan masyarakat tersebut karena terhadap LP 153 Tahun 2023 tersebut hingga 27 Maret 2024, masih belum ada ditetapkan Tersangka, padahal pada 17 Januari 2024 terhadap LP telah memasuki tahap Penyidikan, sebagaimana disampaikan kepada PT. Artha Bumi Mining melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/34/I/RES.1.9./2024/Ditreskrimum.


Ketua Tim Kuasa Hukum PT Artha Bumi Minning, Happy Hayati mengatakan Laporan yang diajukan PT. Artha Bumi Mining terhadap Hamid Mina selaku Direktur Utama PT. Bintangdelapan Wahana yang diduga telah memalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana berupa Surat Dirjen Minerba Nomor 1489/30/DBM/2013, tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penyesuaian IUP Operasi Produksi sehingga terbit Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian IUP Operasi Produksi kepada PT Bintang Delapan Wahana  seluas 20.500 Ha,.


Adapun dasar dalam penerbitan SK Bupati Morowali tanggal 7 Januari 2014 adalah Surat Dirjen Minerba 1489 Tanggal 3 Oktober 2013 yang di duga dipalsukan dan Surat Direktur Utama PT. Bintang Delapan Wahana Nomor 007.05/LEG/BDW/KNW/XI/2013 tanggal 24 November 2013 Perihal Permohonan Penyesuaian IUP Operasi Produksi yang mencantumkan Surat Dirjen Minerba 1489 Tanggal 3 Oktober 2013.


Selain dari dasar dan alasan adanya laporan polisi hingga dumas sehingga ditetapkan Faisal M Idris Alias Faisal sebagai tersangka. 


Happy Hayati selaku Ketua Tim Kuasa Hukum PT. Artha Bumi Mining menyampaikan tiga hal.


Pertama, Perlu dipisahkan yang menjadi terlapor dalam Laporan Polisi atas dugaan pidana ini adalah Hamid Mina selaku Dirut PT Bintang Delapan Wahana saat itu. 


"Bukan dalam kapasitas Hamid Mina sebagai ketua Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),” ujar Happy kepada awak media.


Lebih lanjut Happy mengatakan, adanya Surat Keterangan No. S.Tap/57.b/VIII/2017/Dit Ditidum tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 11 Agustus 2017, tidak menghapus hak PT. Artha Bumi Mining untuk mengajukan Laporan Polisi atas Upaya hukum pidana di Polda Sulawesi Tengah.


Kemudian Happy  menjelaskan, Putusan nomor 6 PK/TUN/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang membatalkan Putusan 122 PK/TUN/2021 tanggal 10 November 2023, tidak menghapus atau menghilangkan legal standing PT. Artha Bumi Mining dalam mengajukan ataupun membuat laporan polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat Dirjen Minerba  Nomor 1489/30/DBM/2013, tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penyesuaian IUP Operasi Produksi, yang dilakukan oleh PT. Bintangdelapan Wahana. 


Terakhir kata Happy, mengacu pada asas Ultimum remedium mengingat telah semua upaya hukum administrasi baik litigasi maupun non litigasi yang ditempuh PT. Artha Bumi Mining untuk memperoleh hak yang berkepastian hukum, namun selalu dihalangi haknya oleh PT. Bintangdelapan Wahana, maka prinsip prejudiciel Geshchill tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan pidana  in casu Dugaan Pemalsuan Surat Dirjen Minerba Nomor 1489/30/DBM/2013, tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penyesuaian IUP Operasi Produksi, yang dilakukan oleh PT. Bintangdelapan Wahana dan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana, yang jelas-jelas menguntungkan PT. Bintangdelapan Wahana.


“Dari seluruh rangkaian tersebut, PT. Artha Bumi Mining berharap semoga rekomendasi yang diterbitkan atas gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Bareskrim Polri pada 12 Juni 2024, terhadap Laporan polisi yang diajukan segera ditetapkan HM sebagai Tersangka dan diperiksa / diputus oleh badan peradilan, sehingga terhadap kerugian yang telah dialami dapat dipulihkan karena adanya dokumen palsu tersebut,” ujarnya. (Megy)

Publisher red w86 

Bandung BJB Tandamata Libas Jakarta Pertamina Enduro 3-0

By On Juni 20, 2024


Www.Warta86.com - PONTIANAK, KALBAR- Tim bola voli putri Bandung BJB Tandamata melibas Jakarta Pertamina Enduro tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-19, 25-22, 25-21) dalam ajang Turnament PLN Mobile Proliga 2024 Putaran Kedua Minggu Ke-4 , yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 



Pelatih Bandung BJB Tandamata Alim Suseno (Head Coach) mengatakan bahwa menghadapi tim Jakarta Pertamina Enduro, ia tetap melakukan permainan agresif pada awal pertandingan. 


"Jadi kita di dalam permainan ada data apa yang jadi kekurangan mereka itu yang kita manfaatin," Kata Alim.


Alim juga mengatakan untuk selanjutnya kita hanya menunggu hasil pertandingan dari Jakarta Electric PLN sama STIN BIN dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. 


Kemudian Eko Waluyo sebagai Head Coach Jakarta Pertamina Enduro juga mengatakan untuk temen-temen atlet ga maksimal mainnya, saya juga kurang tau ya, harusnya lebih maksimal gitu, kita sudah masuk perempat besar, kita tunjukkan untuk lebih maksimal lagi, tapi hari ini menurun, jadinya ga fokus dari service, spike, dan lain lain. 


"Ini jadi Pembelajaran buat kami dari official dan pelatih, kita harus mempersiapkan lebih matang lagi untuk di 4 besar nanti," tutup Eko

Red

IJW Desak Dewan Pers Berhentikan Sementara PWI sebagai Konstituen hingga PWI Gate Dituntaskan

By On Juni 20, 2024


Www.Warta86.com-Jakarta - Indonesian Journalist Watch (IJW) surati Dewan Pers agar berhentikan sementara organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari keanggotaan Dewan Pers. IJW mendesak agar organisasi pers peternak koruptor itu dikeluarkan dari keanggotaan sebagai konstituen Dewan Pers hingga masalah PWI Gate yang telah merusak nama organisasi PWI dan Jurnalis seluruh Indonesia dituntaskan.


Hal itu disampaikan Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, S.H., kepada media ini, Kamis, 20 Juni 2024. Surat IJW Nomor :0015/IJW/Dewan Pers-PWI/V/2024, tertanggal 15 Juni 2024 tersebut ditandatangani Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, S.H., ditujukan kepada Ketua Dewan Pers, dan ditembuskan ke Presiden RI, Jokowi; Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin; Menkominfo, Budi Arie; Mendagri, Tito Karnavian, serta Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.


Selain itu, surat yang sama juga dikirimkan ke Ketua Komisi I DPR RI, Muetya Hafid; Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo; Dewan Peasehat PWI Pusat, Ilham Bintang; dan para Ketua PWI Propinsi seluruh Indonesia; Tidak hanya itu, IJW juga mengirimkan tembusan suratnya kepada para Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, serta para Kapolda, Kapolres dan Kapolresta di seluruh Indonesia.


Kepada media di Jakarta, Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH membenarkan jika IJW telah mengirimkan surat ke Dewan Pers terkait masalah kasus PWI Gate yang tidak kunjung selesai itu. Ini telah merusak nama dan citra, tidak hanya organisasi PWI, tapi juga insan pers di seluruh Indonesia.


Sebagaimana diketahui kasus PWI Gate merupakan kasus korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang dibungkus dalih sebagai dana sponsorship kegiatan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dari Forum Humas BUMN senilai Rp. 1,7 milyar (sebelumnya disebut Rp.2,9 M - red) dari total Rp.6 milyar. PWI Gate pertama kali dilansir Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo.


Ada empat orang pengurus harian PWI Pusat yang terlibat yaitu Ketum PWI, Hendri Ch Bangun, wartawan Kompas; Sekjen, Sayid Iskandarsyah, media Mimbar; Wabendum, M. Ihsan dari Warta Ekonomi; dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah, media Indopos.co.id, Group Jawa Pos. DK PWI Pusat per tanggal 16 April 2024 telah berikan sangsi keras kepada dedengkot koruptor Hendri Ch Bangun dan merekomendasikan pemecatan sebagai pengurus harian PWI Pusat kepada tiga pengurus lainnya yang terlibat.


“Sudah seharusnya memang Dewan Pers turun tangan sebagaimana peran dan fungsinya di Pasal 15 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Apalagi PWI adalah konstituennya. Dewan Pers harus memiliki tanggung jawab terhadap runtuhnya etika dan moralitas wartawan binaannya,” ujar Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang merupakan anggota PWI era Masdun Pranoto itu.


Disebutkan bahwa kasus penggelapan dana oleh pengurus harian PWI Pusat telah merusak nama baik jurnalis secara umum serta nama besar organisasi PWI yang dibangun selama ini. Gara-gara ulah empat oknum jurnalis, dedengkot koruptor PWI Pusat binaan Dewan pecundang Pers itu, membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi wartawan juga ikut rusak.


“Dewan Pers harus memberikan sanksi pemberhentian sementara organisasi PWI dari Dewan Pers sampai kasus PWI Gate selesai,” tegas Jusuf Rizal.


Jusuf Riizal juga mengatakan bahwa faktor yang membuat Dewan Pers selama ini sudah seperti tuhan disebabkan tidak adanya pihak yang mengawasi Dewan Pers. Padahal sebagaimana UU Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 17, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan. Ini yang terjadi sekian puluh tahun.


“Kedepan kami IJW sebagaimana amanat UU Pers 40 Tahun 1999 Pasal 17 akan mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif agar Dewan Pers tidak dijalankan sesukanya, seperti dalam kasus Sambo, dimana Dewan Pers saat itu jadi alat. IJW telah memiliki jaringan hampir di seluruh propinsi dan akan menjadi mata dan telinga terhadap kinerja Dewan Pers maupun industri pers,” sebut Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).


Sebagaimana diberitakan sebelumnya, akibat terlilit kasus yang menghebohkan seluruh jagat media di tanah air ini, 2 pengurus harian PWI Pusat telah hengkang dari kedudukan mereka sebagai pengurus. Pertama adalah Wabendum Muhamad Ihsan yang mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengurus bisnisnya yang terganggu akibat PWI Gate, dan kedua Sekjen, Sayid Iskandarsyah yang dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI karena dianggap mbalelo dan melawan keputusan Dewan Kehormatan. (TIM/Red).

Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama Polri

By On Juni 20, 2024


Www.Warta86.com - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupattama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/6/2024) siang.


Mengenakan jas dan kopiah, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 14.00 WIB disambut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto dan para Pejabat Utama Mabes Polri lainnya. 


Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo adalah bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI.


“Hari ini Kapolri memberikan penghargaan kepada Menhan Prabowo Subianto Bintang Bhayangkara Utama Polri. Ini adalah penghargaan yang diberikan atas hubungan timbal balik dan Kerjasama dalam upaya peningkatan keamanan NKRI.”ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.


Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. 


Dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. 


Dukungan kepada penguatan Polri juga pernah disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 


Saat itu Menhan Prabowo menegaskan TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itulah rakyat membutuhkan TNI-Polri yang kuat dengan kualitas SDM tangguh dan unggul. 


Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan, terdapat tiga tanda kehormatan Bintang Bhayangkara, yakni Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya. Bintang Bhayangkara Utama kelas tertinggi, disusul Bhayangkara Pratama dan Bhayangkara Nararya.

Red

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Sintang Siapkan Ratusan Bantuan Sosial

By On Juni 18, 2024


Www.Warta86.com SINTANG - Polda Kalbar – Polres Sintang - Menyambut Hut Bhayangkara ke-78, Polres Sintang menggelar beragam kegiatan yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat, Selasa (19/6) Sore.


Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat maupun sejumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Sintang.


Menurut Kapolres Sintang penyaluran bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat ditengah kondisi harga kebutuhan bahan pokok yang kian meroket.


Pada penyaluran bansos ini, Kapolres Sintang mengungkapkan terdapat ratusan paketan sembako yang telah siap disalurkan.


“Untuk Hari Bhayangkara ke-78 ini kita sudah siapakan ada ratusan paketan sembako yang terdiri dari berbagai kebutuhan pokok yang nantinya paket tersebut akan disalurkan ke masyarakat, panti asuhan hingga purnawirawan Polri” Tutur Kapolres.


“Kita memahami betapa kebutuhan pokok ini menjadi prioritas utama masyarakat mengingat harganya yang kian meroket di pasaran sehingga kita berharap bantuan sosial ini dapat bermanfaat dan sedikitnya mengurangi beban masyarakat” Sambungnya.


Dengan usia yang telah menginjak 78 Tahun, menurut Kapolres Sintang Polri akan terus berbenah serta tetap berupaya untuk selalu hadir ditengah masyarakat sebagai pelayan, pelindung dan pengayom.


“Tentunya kita akan selalu berbenah untuk dapat menjadi lebih baik, berusaha yang terdepan dalam menghadirkan rasa aman serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan untuk mencapai hal itu bukan hanya peran Polri saja yang dibutuhkan melainkan seluruh elemen masyarakat juga turut serta didalamnya” Tutup Kapolres.

Red

Rangkaian Kegiatan Hari Bhayangkara ke 78, Polsek Ngabang Gelar Donor Darah

By On Juni 18, 2024


Www.Warta86.com-Polsek Ngabang – Polres Landak – Polda Kalbar, Polsek Ngabang Polres Landak bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Landak menggelar donor darah dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke 78 tahun 2024 bertempat di Aula Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) Polsek Ngabang. Rabu (19/06/2024)


Turut hadir dalam kegiatan Kapolres Landak Akbp I Nyoman Budi Artawan, S.H.,S.I.K.,M.M, Ketua PMI Kabupaten Landak dr. Karolin Margret Natasa, M.H, Ketua IKADI Landak Bambang Sulistiono S. Sos.I M.Pd, Para tamu undangan sekitar 80 orang.


Kapolres Landak Akbp I Nyoman Budi Artawan, S.H.,S.I.K.,M.M melalui Kapolsek Ngabang Akp Prambudi, S.H menyampaikan, bahwa kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh Personel Polres Landak, Polsek Ngabang, Forkopimcam dan element masyarakat.


“Kegiatan Bhakti Kesehatan Donor Darah ini merupakan agenda dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan donor darah ini, karena bisa untuk membantu sesama yang membutuhkan transfusi darah.” terang kapolsek


Kapolsek Ngabang menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan donor darah ini, dilaksanakan melalui proses screening medis yang ketat. Menurutnya, tidak semua dapat melaksanakan donor darah sebab tergantung pada kelayakan atau kondisi fisik kesehatan dari masing-masing Individu yang akan mendonorkan darahnya.


“Tentu sebelum donor darah, terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya dengan ketat terutama tensi darah dan lain-lain,” imbuh Kapolsek


Dengan adanya kegiatan donor darah dengan tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,” harapannya dapat membantu ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Landak. 


"Dengan diadakannya kegiatan donor darah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah dan tidak susah lagi apabila ada yang membutuhkan,” Harap Kapolsek.


Penulis : Humas Polsek Ngabang

Publisher red w86

Akses  Jalan Masuk Ke TPA Buruk  ,Sampah Di buang Di Jalan ,Picu Aksi Penutupan Jalan Oleh Warga Sekitar TPA

By On Juni 18, 2024

 


Www.Warta86.com - Sintang,Kalbar, Kemabli Warga disekitar Tempat Pembuang Akhir (tpa) , Jl. sei ringin, Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, keluhkan tumpukan sampah yang sudah  menutupi jalan masuk pemukiman Warga ,hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak parah sehingga para sopir membuang sampahnya dijalan menuju TPA , pemandangannya ini tempak jelas pada rabu,19,06,2024 dari kiriman video salah satu warga dari lokasi tempat pembuangan Akhir (TPA)



Dalam video yang berdurasi kurang lebih 0,53 tersebut warga mengatakan sebenarnya didalam masih kosong , dikarenakan kondisi jalan rusak parah menyebabkan para sopir tidak bisa masuk ke dalam lokasi pembuangan ,sehingga sampah -sampah tersebut di buang di jalan yang menuju akses ke tempat pembuang akhir(TPA)


Dikatakan didalam video tersebut warga di sekitar sudah mulai melakukan aksi penutupan jalan masuk kepemukiman ,Hal ini sebagai bentuk protes ,agar instansi yang berwenang segara melakukan tindakan dan upaya dalam menanggulangi persoalan sampah yang sudah nampak menggunung menutupi akses jalan ke  pemukiman warga


Editing; Parli

Publisher Red W86 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *