Hukum itu harus adil untuk semua.
Tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Ketegasan bukan soal jabatan, bukan soal pangkat.
Tapi soal keberanian menegakkan kebenaran untuk semua rakyat Indonesia.
Kalau hukum ditegakkan dengan adil, rakyat akan percaya.
Kalau hukum pilih-pilih, rakyat akan kecewa.
Setuju? Share biar sampai ke semua orang! 🙏🇮🇩
Isu yang berkembang di lapangan, penangkapan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik "tangkap lepas" yang disertai permintaan sejumlah uang secara paksa kepada pemilik gebosan agar perkaranya dihentikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar Banua Simanosor, peristiwa penangkapan itu terjadi awal November 2026. R yang diketahui memiliki usaha gebosan emas di desa tersebut sempat diamankan petugas dari Polsek Siabu.
Namun selang beberapa waktu, R disebut sudah kembali beraktivitas seperti biasa di desanya.
"Benar ada ditangkap kemarin itu, tapi tidak lama sudah dilepas lagi. Katanya ada uang, makanya dilepas," ungkap seorang warga Banua Simanosor yang meminta namanya tidak disebutkan, Rabu (05/11/2026).
Warga lain menyebutkan, praktik gebosan emas di wilayah Nagajuang memang marak. Namun penegakan hukum yang diduga tebang pilih dan berujung damai dengan uang membuat masyarakat resah.
"Kami bingung, kalau memang salah kenapa dilepas pak, Kalau tidak salah kenapa ditangkap. Jadi ada apa ini," timpal warga lain.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolsek Siabu Iptu A.J. Nasution belum memberikan keterangan resmi.
(Magrifatulloh) .
Modus ini biasanya diawali dengan tawaran pekerjaan melalui WhatsApp, Telegram, atau media sosial. Pelaku kemudian memberikan tugas sederhana dan komisi kecil untuk membangun kepercayaan korban. Setelah itu, korban diminta menyetorkan uang dengan alasan deposit, top up saldo, atau biaya penyelesaian misi, hingga akhirnya mengalami kerugian finansial.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
"Ingat, prinsipnya pekerja menerima uang, bukan membayar untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan mudah percaya terhadap tawaran penghasilan besar dengan pekerjaan yang terlalu mudah, terlebih jika disertai permintaan transfer uang," tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa identitas dan legalitas perusahaan, tidak sembarangan memberikan data pribadi maupun kode OTP, serta menghindari tautan mencurigakan.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti dan rasional dalam menerima tawaran pekerjaan. Jika menemukan indikasi penipuan, segera hentikan komunikasi dan simpan bukti percakapan maupun transaksi untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian," tambahnya.
Polda Kalbar juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan tindak kejahatan agar segera menghubungi Call Center Polri 110 yang bebas pulsa.
Publisher Red W86
Kegiatan yang dipimpin langsung Dirbinmas Polda Kalbar Kombes Pol. Juda Trisno Tampubolon, S.H., S.I.K., M.H., ini menjadi wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, serta membahas berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal warga.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Kalbar juga menghadirkan pelayanan terpadu dari sejumlah fungsi, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis oleh Biddokkes, edukasi tertib berlalu lintas oleh Ditlantas, penyuluhan KUHP dan kesadaran hukum oleh Bidkum, hingga edukasi literasi digital dan publikasi positif oleh Bidhumas.
Suasana dialog berlangsung akrab dan santai. Sambil menikmati kopi, makan siang gratis, serta hiburan musik akustik dari personel Polri, warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan Rusunawa.
Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi, memberikan pelayanan, serta mencari solusi bersama atas persoalan yang berkembang.
Melalui Dialog Kamtibmas ini, Polda Kalbar berharap hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Publisher Red W86
Penyampaian Apresiasi di sampaikan Kapolresta Deliserdang di saat mengikuti kegiatan doorstop dan memberikan keterangan kepada awak media, terkait hal keberhasilan Sat Narkoba dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dengan barang bukti mencapai kurang lebih 15 kilogram sabu.
Keberhasilan pengungkapan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang di pimpin Kasat Resnarkoba Kompol Ferry Kusnadi, S.H., M.H., berhasil mengamankan tiga pria berinisial " S, T, dan I " pada hari Minggu 01 Nov 2026 sekira jam 04.00 Wib di kawasan pintu Tol Berandan, Kabupaten Langkat - Sumut.
Saat penangkapan dari tangan para tersangka, petugas menyita 15 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat diperkirakan mencapai 15 kilogram dan satu unit mobil minibus yang digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut ke rencana tujuan.
Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga membawa sabu dari wilayah Aceh menuju Lampung, ( Antar Provinsi ).
Saat penangkapan para tersangaka berusaha mengelabui petugas, narkotika tersebut disembunyikan di dalam kompartemen khusus pada bagian belakang jok mobil yang digunakan.
Petugas tetap berusaha mengungkap dan berkat kerja keras, ketelitian, serta strategi penyelidikan akhirnya
sebelum barang haram itu dibawa lebih jauh menuju Lampung, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan personil Sat Narkoba.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Satresnarkoba atas keberhasilan tersebut.
Yang mana pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi Polresta Deli Serdang dalam memerangi peredaran gelap narkotika.
"Saya mengapresiasi kinerja Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar.
Ini merupakan hasil kerja keras, kesigapan, dan komitmen seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba," tegas Kapolresta.
Dengan tegas Kapolresta DS menegaskan, " Bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para bandar maupun jaringan pengedar narkotika yang berupaya merusak generasi bangsa."
Sambung Kapolresta,bahwa dalam pengungkapkan kasus, ketiga tersangka diduga dijanjikan imbalan uang tunai sebesar Rp300 juta untuk menjalankan aksinya.
"Jangan pernah berpikir bahwa wilayah hukum Polresta Deli Serdang bisa dijadikan tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkotika.
Tegasnya kembali,,,
"Kami akan terus melakukan penindakan secara tegas dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," Ucapnya.
Beri semangat ke personil ,Kapolresta juga meminta jajarannya untuk tidak berhenti sampai pada penangkapan para tersangka.
Diharapkan adanya
Pengembangan kasus yang harus terus dilakukan guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi.
Akibat kejahatannya saat ini ketiga tersangka berikut barang bukti 15 kilogram sabu dan kendaraan mobil yang digunakan telah diamankan di Mapolresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. *(Tim)*
Besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi perhatian serius. Di tengah perkembangan tersebut, para kuasa hukum menyatakan akan melakukan perlawanan hukum melalui penyampaian nota pembelaan atau pledoi secara tertulis.
Salah satu penasihat hukum yang menjadi sorotan adalah Suriansyah Halim, selaku kuasa hukum Hendi Andy Wahyudi. Ia bersama tim penasihat hukum lainnya akan mempersiapkan argumentasi pembelaan untuk disampaikan kepada majelis hakim sesuai tahapan persidangan.
Perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Kalimantan Tengah. Publik kini menunggu bagaimana seluruh fakta persidangan, tuntutan JPU, dan pembelaan para terdakwa dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.
ENAM TERDAKWA, TUNTUTAN HUKUMAN BERBEDA
Berdasarkan informasi tuntutan yang dihimpun dari perkembangan persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, enam terdakwa menghadapi tuntutan sebagai berikut:
1. Vent, dituntut pidana penjara selama 9 tahun.
2. Indra Himawijaya, dituntut pidana penjara selama 6 tahun.
3. Erna Tri Sosilowati, dituntut pidana penjara selama 12 tahun.
4. Herbowo Siswanto, dituntut pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi masa tahanan.
5. Franssisco Kosida, dituntut pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi masa tahanan.
6. Hendi Andy Wahyudi, dituntut pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi masa tahanan.
Besarnya tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini memasuki tahapan hukum yang serius. Namun, tuntutan JPU bukan merupakan putusan akhir. Para terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan pembelaan, sedangkan majelis hakim nantinya akan menentukan putusan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan hukum.
SURIANSYAH HALIM: KAMI AKAN GUNAKAN HAK PEMBELAAN MELALUI PLEDOI
Suriansyah Halim, selaku kuasa hukum Hendi Andy Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya akan menggunakan hak pembelaan melalui penyampaian nota pembelaan atau pledoi secara tertulis.
"Kami menghormati proses persidangan dan juga menghormati tuntutan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, kami sebagai penasihat hukum tentu memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan pembelaan secara tertulis melalui pledoi. Di dalamnya akan kami uraikan argumentasi hukum, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan majelis hakim."
Menurutnya, tuntutan JPU bukanlah akhir dari proses pencarian keadilan. Masih terdapat tahapan pembelaan yang harus diberikan ruang secara proporsional agar seluruh argumentasi hukum dapat dipertimbangkan.
TUNTUTAN 11 TAHUN TERHADAP HENDI ANDY WAHYUDI MENJADI PERHATIAN
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah tuntutan terhadap Hendi Andy Wahyudi, yakni 11 tahun penjara dikurangi masa tahanan.
Bagi tim penasihat hukum, tahapan pledoi menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan pandangan hukum terhadap tuntutan tersebut.
"Kami ingin majelis hakim melihat perkara ini secara utuh. Jangan hanya melihat dari sisi tuntutan yang diajukan oleh JPU, tetapi juga memberikan ruang yang sama terhadap pembelaan terdakwa. Semua fakta yang muncul selama proses persidangan harus menjadi bahan pertimbangan. Kami berharap majelis hakim menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan objektif."
Ia juga menegaskan bahwa pembelaan bukanlah upaya menghambat proses peradilan, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang disediakan untuk menjamin hak setiap terdakwa.
PLEDOI BUKAN SEKADAR FORMALITAS, TETAPI BAGIAN DARI PERJUANGAN KEADILAN
Dalam proses peradilan pidana, pledoi memiliki kedudukan penting karena menjadi kesempatan bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk memberikan tanggapan atas tuntutan penuntut umum.
Melalui pembelaan tertulis, tim penasihat hukum dapat menyampaikan analisis terhadap unsur-unsur dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, fakta persidangan, serta penerapan ketentuan hukum yang dianggap relevan.
"Kami akan mempersiapkan pledoi dengan sungguh-sungguh. Pembelaan ini bukan sekadar formalitas untuk memenuhi tahapan persidangan. Kami ingin setiap argumentasi disampaikan secara terukur, berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Kami berharap majelis hakim memberikan perhatian terhadap seluruh materi pembelaan yang nantinya kami sampaikan."
KUASA HUKUM MENGAJAK MASYARAKAT MENGHORMATI PROSES HUKUM
Perkara yang mendapatkan perhatian publik tentu tidak terlepas dari berbagai pandangan dan penilaian masyarakat. Namun, proses peradilan harus tetap dihormati hingga putusan dibacakan.
"Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada mekanisme hukum yang harus dilalui, mulai dari tuntutan, pembelaan, tanggapan para pihak apabila ada, hingga putusan majelis hakim. Biarkan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."
PERTEMUAN MENTERI ESDM DAN GUBERNUR KALTENG JUGA MENJADI SOROTAN
Di tengah perhatian terhadap perkara pertambangan tersebut, muncul pula informasi mengenai pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Hotel Borobudur.
Pertemuan yang dikabarkan berlangsung pada siang hari itu diharapkan membawa dampak positif terhadap iklim usaha dan investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah.
Harapan masyarakat, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pertambangan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan tata kelola yang baik, memperhatikan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum.
Kemajuan dunia usaha dan penegakan hukum tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
PUBLIK MENUNGGU PLEDOI DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM
Kini perhatian tertuju pada agenda persidangan berikutnya, terutama penyampaian nota pembelaan dari para kuasa hukum enam terdakwa.
Masyarakat menantikan bagaimana tim penasihat hukum akan menguraikan argumentasi pembelaannya, termasuk bagaimana Suriansyah Halim memperjuangkan kepentingan hukum Hendi Andy Wahyudi.
Pada akhirnya, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta persidangan, mempertimbangkan tuntutan JPU, serta mendengarkan pembelaan para terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Prinsip praduga tak bersalah, independensi peradilan, dan kepastian hukum harus tetap dijunjung tinggi.
IRAWATIE – LAPORAN KHUSUS DARI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH.
Publisher Red W86
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Kalbar, seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, serta personel Ditreskrimum Polda Kalbar. Pengecekan ini bertujuan mengevaluasi kesiapan personel dan optimalisasi sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam arahannya, Kapolda Kalbar menekankan pentingnya peningkatan kinerja, khususnya dalam pengungkapan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), begal, tawuran, dan penganiayaan.
Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya komitmen, disiplin, dan penerapan prinsip Man, Money, Method dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Dukungan personel dan anggaran akan menjadi bahan evaluasi sesuai kebutuhan, dengan tetap mengutamakan hasil kinerja yang nyata.
Kapolda mengharapkan seluruh personel memiliki semangat kerja tinggi, disiplin, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Ia juga mendorong jajaran Ditreskrimum untuk terus meningkatkan produktivitas dan menunjukkan hasil nyata dalam pengungkapan kasus tanpa harus menunggu pelaksanaan operasi kepolisian.
Melalui kegiatan tersebut, Kapolda Kalbar berharap seluruh personel Ditreskrimum semakin profesional, responsif, dan optimal dalam memanfaatkan sarana prasarana guna meningkatkan pengungkapan tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Publisher Red W86