Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hakim Konstitusi, Ketua dan Anggota Ombudsman RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hakim Konstitusi, Ketua dan Anggota Ombudsman RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)

By Warta 86 On April 11, 2026

Www.Warta86.com,- Jakarta,-Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hakim Konstitusi, Ketua dan Anggota Ombudsman RI, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

Pelantikan ini meliputi:

1. Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi;

2. Hery Susanto sebagai Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031;

3. Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI;

4. Abdul Ghoffar sebagai Anggota Ombudsman RI;

5. Fikri Yasin sebagai Anggota Ombudsman RI;

6. Maneger Nasution sebagai Anggota Ombudsman RI;

7. Nuzran Joher sebagai Anggota Ombudsman RI;

8. Partono sebagai Anggota Ombudsman RI;

9. Robertus Na Endi Jaweng sebagai Anggota Ombudsman RI;

10. Syafrida Rahmawati Rasahan sebagai Anggota Ombudsman RI; dan 

11. Andi Rahadian sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kesultanan Oman, merangkap Republik Yaman berkedudukan di Muskat.

Presiden Prabowo Subianto memandu langsung pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya masa tugas.

Seluruh rangkaian acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kepada para pejabat yang baru dilantik, yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

[11/4 01.52] +62 823-6220-6220: Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,42 Triliun dan Ratusan Ribu Hektare Lahan Hasil Penyelamatan ke Negara

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858. Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain, penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun, penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun. 

Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Dari total capaian tersebut, pada tahap VI ini Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu, turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektare.

Red

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan hasil sitaan uang negara sebesar Rp11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung kepada negara

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan hasil sitaan uang negara sebesar Rp11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung kepada negara

By Warta 86 On April 11, 2026

 

Www.Warta86.com,-Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan hasil sitaan uang negara sebesar Rp11,4 triliun oleh Kejaksaan Agung kepada negara, yang berasal dari denda administratif sektor kehutanan, PNBP tindak pidana korupsi, serta setoran pajak, di Kejaksaan Agung, pada Jumat (10/4/2026).

Kepala Negara menyebut, penyerahan tersebut merupakan bagian penting dari upaya penyelamatan keuangan negara dan penguatan tata kelola sumber daya alam.

“Nilai ini setara dengan renovasi 34.000 sekolah atau perbaikan lebih dari 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dalam 1,5 tahun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun, serta menguasai kembali aset kawasan hutan senilai Rp370 triliun.

Kepala Negara turut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk intimidasi terhadap aparat di lapangan, serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Acara penyerahan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengembalikan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Red

Sopir Mobil Tengki Tewas di Tempat Dugaan Laka Tunggal

Sopir Mobil Tengki Tewas di Tempat Dugaan Laka Tunggal

By Warta 86 On April 10, 2026

Www.Warta86.com,-Kapuas Hulu – Kecelakaan lalu lintas (laka tunggal) terjadi di wilayah Desa Seberu (sebelum simpang Sejiram), Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, pada Jumat dini hari, 10 April 2026.

Sebuah mobil tangki dilaporkan terjun ke bawah jembatan dalam insiden tersebut. Akibat kejadian ini, sopir kendaraan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Proses evakuasi korban dan kendaraan dilakukan oleh warga setempat bersama petugas. Evakuasi berlangsung cukup dramatis, dengan menggunakan tali untuk menjangkau lokasi kendaraan yang berada di bawah jembatan.

Berdasarkan informasi sementara di lapangan, kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk saat mengemudi, sehingga kehilangan kendali dan menyebabkan kendaraan keluar jalur hingga terjun dari jembatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penanganan lebih lanjut serta pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan.

Editor:Prl

Publisher Red W86 

Dana Umat Hilang Rp28 Miliar, Suster Natalia Pertanyakan Tanggung Jawab dan Pengawasan BNI

Dana Umat Hilang Rp28 Miliar, Suster Natalia Pertanyakan Tanggung Jawab dan Pengawasan BNI

By Warta 86 On April 10, 2026

 

Www.Warta86.com,-MEDAN, (10/4/2026) – Tangis pecah dalam jumpa pers di Gereja Katedral Medan, Jumat (10/4/2026). Suster Natalia Situmorang mempertanyakan lemahnya pengawasan Bank Negara Indonesia (BNI) yang diduga membuat dana umat senilai Rp28 miliar hilang.

Dengan suara bergetar, Suster Natalia mengungkapkan beban moral yang ia rasakan sebagai bendahara yang bertanggung jawab atas dana tersebut.

"Di mana tanggung jawab moral saya? Dana ini milik umat, untuk berobat, pendidikan anak, dan kehidupan mereka," ujarnya sambil menahan tangis.

Ia menegaskan, dana yang dikelola melalui Credit Union Paroki Aek Nabara bukan sekadar angka, melainkan "jantung ekonomi" umat. Sebagian besar jemaat merupakan petani dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari dana tersebut.

"Ini masa depan anak-anak mereka. Tapi semua itu hilang. Saya mohon, BNI kembalikan uang kami," tegasnya.

Suster Natalia juga mempertanyakan bagaimana dugaan penyimpangan bisa berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

"Bagaimana pengawasan bisa lemah selama tujuh tahun? Dana terus dihimpun setiap tahun, tapi tidak ada kontrol?" katanya.

Di sisi lain, pihak Bank Negara Indonesia melalui pernyataan resmi menyebut kasus tersebut merupakan tindakan oknum di luar sistem dan prosedur operasional bank.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan, produk yang ditawarkan kepada korban bukan produk resmi bank dan tidak tercatat dalam sistem perbankan.

"BNI tidak mentolerir pelanggaran dalam bentuk apa pun dan telah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum," ujarnya.

BNI juga menegaskan seluruh layanan resmi dilakukan melalui mekanisme yang terdokumentasi dan tercatat dalam sistem. Aktivitas di luar itu disebut bukan bagian dari operasional bank.

Namun, bagi umat, penjelasan tersebut belum menjawab kegelisahan mereka. Dana miliaran rupiah yang selama ini menjadi penopang hidup kini belum kembali utuh, sementara kebutuhan terus berjalan.

Kasus ini pun memicu sorotan publik, terutama terkait perlindungan nasabah dan efektivitas pengawasan perbankan. Umat Paroki Aek Nabara kini menanti bukan hanya pengembalian dana, tetapi juga keadilan atas apa yang mereka alami.

Red W86 

Perkuat Sinergi SDM, Polres Ketapang Sosialisasikan PNBP Assessment Center Polri di BKPSDM Pemda Ketapang

Perkuat Sinergi SDM, Polres Ketapang Sosialisasikan PNBP Assessment Center Polri di BKPSDM Pemda Ketapang

By Warta 86 On April 10, 2026

Www Warta86.com,-KETAPANG, Polda Kalbar  – Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sinergi antar instansi, Kabag SDM Polres Ketapang didampingi Kasubbag Binkar dan KBO Reskrim melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi terkait PNBP Assessment Center Polri Polda Kalbar Tahun Anggaran 2026 (08/04/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BKPSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan disambut langsung oleh Kepala BKPSDM Pemda Ketapang, Drs. Sugiarto, M.AP. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan ini, Kabag SDM menyampaikan pentingnya pelaksanaan Assessment Center sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta objektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Polri. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam pelaksanaan assessment tersebut.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Pemda Ketapang menyambut baik kegiatan koordinasi ini dan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas SDM, baik di lingkungan Polri maupun pemerintah daerah.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR melalui Kabag SDM AKP  Aris Pramudji W. S.AP.  dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun SDM yang unggul dan berintegritas.

“Melalui koordinasi dan sosialisasi ini, kami berharap terjalin sinergi yang kuat antara Polri dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 Assessment Center menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan personel yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan,” ujar Kapolres Ketapang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama serta kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan SDM yang berkualitas di Kabupaten Ketapang.

Red W86 

Kapolsek Matan Hilir Selatan AKP Jumadi Hutabarat Pimpin Pengamanan Kunjungan Gubernur Kalbar Di Kecamatan Matan Hilir Selatan

Kapolsek Matan Hilir Selatan AKP Jumadi Hutabarat Pimpin Pengamanan Kunjungan Gubernur Kalbar Di Kecamatan Matan Hilir Selatan

By Warta 86 On April 10, 2026

Www.Warta86.com,-Ketapang, Polda Kalbar - Kapolsek Matan Hilir Selatan AKP Jumadi Hutabarat memimpin langsung pengamanan kunjungan Gubernur Kalimatan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Asisten Bupati Ketapang Bidang Pembangunan, Kepala Dinas PU serta jajaran Forkopimcam Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, pada Kamis (09/04/2026) Pukul 12.00 Wib.

Kunjungan Gubernur Kalimatan Barat bersama rombongan tersebut dalam rangka melakukan peninjauan Infrastruktur Jembatan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sejumlah pejabat lingkup Provinsi Kalbar dan Kabupaten Ketapang terlihat ikut dalam rombongan tersebut. Kapolsek Matan Hilir Selatan AKP Jumadi Hutabarat mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam kunjungan tersebut adalah untuk memberikan keamanan dan kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung di wilayah hukumnya tersebut.

“ Dalam sambutannya pak Gubernur mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka untuk meninjau dan mengetahui Infrastruktur Jembatan Desa Sungai Nanjung yang mengalami kerusakan sehingga kedepannya akan dilakukan perbaikan dan peningkatan struktur jembatan sehingga kondisi jembatan lebih baik dan dapat di akses seluruh lapisan warga masyarakat.” ujar AKP Jumadi Hutabarat.

Dirinya juga mengatakan Polsek Matan Hilir Selatan juga siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait untuk mendukung kelancaran perbaikan jembatan serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif demi terlaksananya program pembangunan di Kecamatan Matan Hilir Selatan.

“ Tentunya ini adalah kabar baik untuk masyarakat Matan Hilir Selatan dan sekitarnya dimana dengan adanya perbaikan dan peningkatan struktur jembatan, maka akses jembatan akan semakin lancar dan mudah dan akan berdampak dengan peningkatan perekonomian warga karena kendaraan pengangkut sembako dan komoditi lainnya akan lebih mudah melewati jembatan tersebut ” Pungkasnya.

Red W86 

Siagakan Anggotanya, Polres Ketapang Pastikan Kelancaran Kegiatan Gerakan Pangan Murah Yang Dihadiri Gubernur Kalimantan Barat

Siagakan Anggotanya, Polres Ketapang Pastikan Kelancaran Kegiatan Gerakan Pangan Murah Yang Dihadiri Gubernur Kalimantan Barat

By Warta 86 On April 10, 2026

Www.Warta86.com,-Ketapang, Polda Kalbar - Jajaran Polres Ketapang Polda Kalbar melakukan pengamanan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di halaman Gedung Pancasila jalan S. Parman Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten  Ketapang pada Kamis, (09/04/2026) Pukul 16.00 Wib.

Kegiatan Gerakan pangan Murah tersebut dikemas dengan bentuk bazaar murah yang menyediakan bahan bahan sembako dengan harga yang lebih terjangkau dan dibawah harga eceran tertinggi. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., beserta sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah daerah Ketapang.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR., melalui Kasi Humas IPTU Niptah Alimudin mengatakan, pengamanan ini bagian dari pada tugas Polres Ketapang dalam mendukung semua program Pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Seperti pengamanan Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi oleh Pemerintah dan Polri dalam hal ini Polres Ketapang hadir untuk melakukan pengamanan agar memastikan masyarakat nyaman dan aman dalam hadir dan memanfaatkan program Gerakan Pangan Murah ini.

" Keterlibatan Polri di setiap lokasi Gerakan Pangan Murah yang digelar pada sore hari ini untuk memastikan keamanan ketertiban dan kelancaran. Sehingga masyarakat yang hadir memanfaatkan program Gerakan Pangan Murah merasa aman, dan nyaman serta mendapatkan bahan pokok terjangkau dibawah harga pasar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, " Ujar IPTU Niptah Alimudin. Ditambahkannya, anggota Polres yang hadir untuk memastikan kelancara kegiatan, baik dari kemananannya, maupun dari kelancaran arus lalu lintas di depan Gedung Pancasila.

" Alhamudillah Gerakan Pangan Murah pada sore hari ini berjalan lancar dan tertib. Stok bahan pokok yang tersedian termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh bahan pokok dengan harga murah, " Pungkas IPTU Niptah.

Red W86