Penyampaiyan pandangan umum oleh praksi PDIP

Sintang,www.warta86.com-Pandangan hukum praksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten sintang terhadap penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah kabupaten sintang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2020 yang di sampaikan oleh juru bicaranya Agustinus Sh ,di ruangan Sidang DPRD Sintang pada senin 18/11/2019

Hadir dalam kegiatan Laripurna kali ini Ketua DPRD Florensius Roni ,Buapati Sintang dr.H.Jarot Winarno Danrem 121 alambhana wainawai,porum koordinasi pimpinan perangkat Daerah kabupaten sintang ,ketua pengadilan negeri kabupaten sintang,komandan batalion inpantri 602 kapuas, sekretaris daerah. Sekretaris DPRD,para asisten,staf ahli,inspektur,kepala badan,kepala dinas,kepala kantor,pimpinan BUMN,BUMD,pimpinan perguruan tinggi ,camat,lurah lingkungan pemerintah kabupaten sintang dan para wartawan

serta seluruh masyarakat kabupaten sintang yang mendengarkan siaran langsung RRI sintang yang mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini mengawali pidato penyampaiyan pendangan umum praksi PDI perjuangan marilah kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini kita masih di beri kesehatan sehingga dapat hadir padarapat paripurna ke 13 masa persidanggan 3 dalam rangka penyampaiyan pandangan umum praksi pdi perjuangan kab.sintang terhap penyampaiyan nota keuangan dan angaran belanja kab.sintang tahun 2020.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 33 tahun 2019 tentang penyusan apn tahun anggaran 2020 pembahan perancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan apbd serta kualitas angaran yang telah di sepakati antara kepala daeran dan pimpinan Dprd .

Setelah mencermati pidato penyampaiyan keuangan dan rancangan peraturan daerah kab.sintang tentang anggaran belaja daerah kab.sintang 2020 dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Pendapat Pdi perjuangan tentang penurunan anggaran sebesar 0.18% dibandingakn di tahun 2019 pada tahun 2020 juga turun sebesar 1.27% bad kab.sntang demikian juga terhadap dana bagi hasil,pajak,bukan pajak juga mengalami penurunan sebesar 22.38% dengan kondisi tersebut di harapkan pemerintah kab.sintang menyikapi dengan bagus guna mencari sterategi agar masalah tersebut tidak terjadi di tahun yang akan datang .

Pendapat Pdi perjuangan baperda tersebut harus di batasi dalam sidang sidang selanjutnya .

Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ;

apa penyebab penurunan PAD kab.sintang yang mencapai 1.27% pada tahun 2020 jika di bandingakan PAD 2019 .

Kedua melihat  data hasil penyampaiyan bupati sintang bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0.43% dan apa penyebab dana perimbanan bagi hasil pajak dan bukan pajak bisa menurun sampai 22.38% .

Ketiga bagai mana implementasi tentang peraturan daerah tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat jika sudah terimplementasi mengapa pemerintah daerah tidak melakukan langkah langkah perhitungan terhadap masyarakat adat di tanggak kerena membakar ladang dan bahkan hampir setiap tahun dilakukan penangkapan oleh aparat ke polisian pengadilan tentang kearipan lokal .

Keempat apa langkah langkah upaya pemerintah untuk menciptakan desa mandiri di kabupatan sintang yg kita cintai ini .

Kelima apa langkah langkah pemerintah daerah membantu masyarakat dalam pengadaan listrik di desa,dusun,dan bahkan kampung yg belum ada listrik seperti di desa mandiri jaya ,nanga lebang,simpang bantir lubuk ubah, dll sementara plst sudah tidak bisa di anggarkan melalui apbd .

Keenam kab.sintang merupakan salah satu penghasil keret terbesar di provinsi kalimantan barat praksi pdip melihat beberapa pemerintah daerah kurang memperhatikan budi daya terhadap petani karet hal ini di buktikan banyak pengajuan masyarakat terhadap bibit karet.apalangkah langkah pemerintah terhadap permohonan bibit karet agar dapat terlialisasi agar petani karet dapat sukses.

Ketujuh pdip berterimakasih pada lembaga lembaga yang telah mendampingi masyarakat yang di tangkap oleh kerena itu praksi pdip meminta agar pemerintah tidak tinggal diam .kedepan pemerintah harus memberi solusi pada masyarakat adat pemerintah harus memberikan pembaharuan teknoligi kepada masyarakat adat seperti alat persawahan .

Delapan pemerintah haris mendukung kegiantan gawai dayak kerena gawai dayak merupakan agenda rutin pemerintah kab.sintang yang harus dilaksanakan.

Kesembilan praksi pdip juga memberi apresiasi kepada pemerintah kab.sintang terhadap pasal pasal  yang masuk ke kab.sintang berdasarkan peraturan bupati.

Kesepuluh berdasarkan data statistik angka kemiskinan meningkat dari tahuh tahun sebelumnya oleh kerenanya di minta kepada bupati agar dapat membuat trobosan yg dapat meningkatkan daya saing dantarap hidup masyarakat  agar kemiskinan dapat dikurangi .

Kesebelas diminta kepada bupati sintang melalui dinas terkait agar terus berjuang melawan stuting yang masih tinggi di kabupaten sintang .

Duabelas meminta kapada pemerintah kabupaten sintang agar terus mengurus potensi destimasi pariwisata baru yang ada di kab.sintang pemerintah di minta membangun akses yg layak .

Ketigabelas praksi pdip memintak pememerintah menertipkan cape cape yg ada di kab.sintang .

Empatbelas dimohon kepada pemerintah daerah di tahun 2020 dapat melaksanakan dan menjalan kan apa yg telah di sampaikan pdip pada pandangan umum tgl 25 nov 2019 yg telah di sampaikan dan telah di jawab oleh bupati .

Kelimabelas diminta kepada dinas pemerintah kab.sintang untuk meningkatkan inprastuktur jalan dan jembatan sampai ke pedesaan yg sangat di perlukan oleh masyarakat luas untuk kelancaran arus barang dan jasa .

(Adm)

Related Posts: