kunjungan Kerja Anggota DPR RI Sukiman Gandeng BPK RI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar, H. Sukiman, kunjungi Kalbar. Kunjungan ini dalam rangka kunjungan kerja (kunker), mengisi masa reses perseorangan 2017.Bertepat di Aula Pendopo rumah jabatan Bupati Melawi, Jumat (10/11/2017).
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI, H. Sukiman Komisi 11,  BPK RI Cabang Provinsi Kalbar Bupati Melawi Panji Kepolisian SKPD dan Kepala Desa serta BPD Desa.

Bupati Melawi Panji dalam sambutannya mengatakan berhubungan dengan inftastuktur banyak jalan negara dan jalan provinsi saat ini tidak mampu menggunakan anggran yang ada jarang tersentuh pembangunannya dimana banyak masyarakat melewati jalan provinsi.

“Yang menjadi persoalan saat ini masyarakat Melawi tidak tau ini kewenangan siapa dalam pembangunanya tapi masyarakat hanya taunya pemerintah kabupaten “kalaupun punya dana anggran tetapi menjadi sesuatu yang sulit harus melalui dana hiba yang harus adanya proses,”katanya

Dikatakan Panji kalaupun dana hiba ada namun anggrannya juga terbatas hal ini juga menjadi persoalan.

Sukiman menuturkan kalau berbicara tentang pembangunan perlu diketahui bahwa tidak ada satupun anggran dari APBN dari panja transper daerah yang lewat karna ikut dalam pembahasan dan menandatangai berkaitan dengan APBN.

“Memang tupoksi anggran komisi XI dari praksi Pan adalah saya “karna tanggung jawab ini karna semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita bukan hanya kalimantan barat melainkan seluruh indonesia.

Sukiman menjelaskan saat ini APBN dan APBD mengalami pengurangan baik daerah Melawi maupun di daerah lain penyebabnya dalam penerimaan pajak tidak tercapai sebanyak 50 Triliun otomatis berdampak pada daerah baik DAK maupun DAU.

“Ya alhamdulillah Melawi di bawah kepemimpinan Panji dan SKPD bisa berjalan pemerintahanya tentu dalam hal ini akan terus memberikan dukungan penuh karna tanpa berainergis saya kira sulit kalau kita berkominikasi dengan baik insyaallah Melawi bisa maju kedepan, “jelasnya

sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar indikator kesejahteraan ini perlu disusun secara detail baik dalam APBN/APBD. Kalau perlu indikator-indikator kesejahteraan tersebut harus dijabarkan secara rinci dalam Perda-Perda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

“Ada empat indikator yang dapat didorong sebagai prinsip pembangunan yaitu turunnya tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.

Untuk itu, tambahnya, diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran keuangan negara. Penggunaan anggaran harus transparan, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harry juga menjelaskan, BPK ke depan akan menitiberatkan pemeriksaaan anggaran yang penggunaan mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekedar penggunaan anggaran tetapi apa dampak dari penggunaan anggaran tersebut.(di)

Related Posts: