Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar, H.
Sukiman, kunjungi Kalbar. Kunjungan ini dalam rangka kunjungan kerja (kunker),
mengisi masa reses perseorangan 2017.Bertepat di Aula Pendopo rumah jabatan
Bupati Melawi, Jumat (10/11/2017).
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI, H. Sukiman Komisi 11, BPK RI Cabang Provinsi Kalbar Bupati Melawi Panji Kepolisian SKPD dan Kepala Desa serta BPD Desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI, H. Sukiman Komisi 11, BPK RI Cabang Provinsi Kalbar Bupati Melawi Panji Kepolisian SKPD dan Kepala Desa serta BPD Desa.
Bupati Melawi Panji dalam
sambutannya mengatakan berhubungan dengan inftastuktur banyak jalan negara dan
jalan provinsi saat ini tidak mampu menggunakan anggran yang ada jarang
tersentuh pembangunannya dimana banyak masyarakat melewati jalan provinsi.
“Yang menjadi persoalan saat
ini masyarakat Melawi tidak tau ini kewenangan siapa dalam pembangunanya tapi
masyarakat hanya taunya pemerintah kabupaten “kalaupun punya dana anggran
tetapi menjadi sesuatu yang sulit harus melalui dana hiba yang harus adanya
proses,”katanya
Dikatakan Panji kalaupun dana
hiba ada namun anggrannya juga terbatas hal ini juga menjadi persoalan.
Sukiman menuturkan kalau
berbicara tentang pembangunan perlu diketahui bahwa tidak ada satupun anggran
dari APBN dari panja transper daerah yang lewat karna ikut dalam pembahasan dan
menandatangai berkaitan dengan APBN.
“Memang tupoksi anggran komisi
XI dari praksi Pan adalah saya “karna tanggung jawab ini karna semata-mata
untuk kepentingan masyarakat kita bukan hanya kalimantan barat melainkan
seluruh indonesia.
Sukiman menjelaskan saat ini
APBN dan APBD mengalami pengurangan baik daerah Melawi maupun di daerah lain
penyebabnya dalam penerimaan pajak tidak tercapai sebanyak 50 Triliun otomatis
berdampak pada daerah baik DAK maupun DAU.
“Ya alhamdulillah Melawi di
bawah kepemimpinan Panji dan SKPD bisa berjalan pemerintahanya tentu dalam hal
ini akan terus memberikan dukungan penuh karna tanpa berainergis saya kira
sulit kalau kita berkominikasi dengan baik insyaallah Melawi bisa maju kedepan,
“jelasnya
sementara itu Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar indikator kesejahteraan ini perlu
disusun secara detail baik dalam APBN/APBD. Kalau perlu indikator-indikator
kesejahteraan tersebut harus dijabarkan secara rinci dalam Perda-Perda di
tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
“Ada empat indikator yang
dapat didorong sebagai prinsip pembangunan yaitu turunnya tingkat kemiskinan,
penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.
Untuk itu, tambahnya,
diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran keuangan negara. Penggunaan
anggaran harus transparan, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harry juga menjelaskan, BPK ke depan akan menitiberatkan
pemeriksaaan anggaran yang penggunaan mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Bukan sekedar penggunaan anggaran tetapi apa dampak dari penggunaan anggaran
tersebut.(di)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »