Www.Warta86.com,-Mandailing Natal —Kamis (08/05/2025). Kepala Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, kembali menjadi sorotan. Setelah tidak menghadiri sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (6/5/2025), sang kepala desa juga enggan memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi wartawan.
Upaya konfirmasi dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp sesaat setelah sidang berlangsung. Pesan berisi pertanyaan seputar alasan ketidakhadiran, kegiatan desa yang disebutkan dalam surat, serta rencana kehadiran pada sidang lanjutan. Namun hingga lebih dari 24 jam kemudian, tidak ada balasan. Pesan hanya berstatus terkirim, tanpa dibaca.
Sikap diam ini dinilai bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi yang semestinya dijunjung oleh penyelenggara pemerintahan desa. Apalagi, gugatan yang diajukan Muhammad Amarullah sebagai pemohon berangkat dari tuntutan transparansi atas dokumen-dokumen publik seperti APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
“Ketidakhadiran dalam sidang sudah mengecewakan. Kini tidak menjawab konfirmasi media. Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal komitmen terhadap demokrasi,” ujar Amarullah saat dimintai tanggapan.
Sebelumnya, dalam surat yang dikirimkan ke Komisi Informasi Sumut, Kepala Desa Pidoli Lombang menyebut tidak dapat menghadiri sidang karena adanya kegiatan pemerintahan di desa. Namun, tidak dijelaskan secara rinci kegiatan apa yang dimaksud, dan hingga kini belum ada klarifikasi langsung kepada publik.
Komisi Informasi Sumut menyatakan akan menjadwalkan sidang lanjutan dalam waktu dekat dan berharap kedua belah pihak hadir untuk mempercepat proses penyelesaian. Sementara itu, masyarakat Desa Pidoli Lombang terus menunggu kejelasan atas pengelolaan dana desa yang menjadi hak publik untuk diketahui.
Kini, diamnya sang kepala desa justru mempertegas pertanyaan: ada apa sebenarnya yang ingin disembunyikan?
(Magrifatulloh).
« Prev Post
Next Post »