Melawi, Kalimantan Barat —
Proyek peningkatan Jalan SP Nasional–Poring di Kabupaten Melawi kini tak lagi sekadar menuai kritik, tetapi telah berubah menjadi skandal anggaran yang memancing kemarahan publik.
Dengan nilai kontrak Rp14.438.319.000, proyek yang hanya membangun sekitar 2 kilometer jalan ini diduga kuat bukan sekadar pemborosan, melainkan indikasi praktik markup anggaran yang sistematis dan
terstruktur.
Hitungan kasar saja sudah menampar akal sehat publik.
Biaya pembangunan mencapai lebih dari Rp7 miliar per kilometer, angka yang tergolong liar dan tak rasional, terlebih jika dibandingkan dengan kondisi fisik di lapangan.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana sebenarnya uang negara itu mengalir?
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan kualitas pekerjaan yang jauh dari standar proyek bernilai belasan miliar rupiah.
Lapisan aspal tampak tipis, struktur dasar jalan tidak meyakinkan, tanpa drainase, tanpa pekerjaan pendukung yang layak, dan nyaris tidak menunjukkan adanya item tambahan yang dapat membenarkan besarnya anggaran.
Proyek ini terkesan sekadar menutup jalan, bukan membangun infrastruktur.
Seorang warga, Santo, tak mampu menyembunyikan kegeramannya.
“Kalau ini dibilang proyek Rp14 miliar, itu pelecehan terhadap akal sehat masyarakat. Yang kami lihat hanya jalan diaspal tipis, parit tidak ada, kualitasnya meragukan,” katanya.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut tidak dirancang untuk kepentingan publik, melainkan berpotensi menjadi ladang bancakan uang negara.
Publik pun mempertanyakan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pihak pelaksana yang seolah menutup mata terhadap mutu pekerjaan.
Sorotan keras datang lagi dari masyarakat Kalbar Bernama Arief
menyebut proyek ini sebagai alarm merah tata kelola infrastruktur.
“Dengan anggaran sebesar itu, hasil pekerjaan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis, tapi patut diduga sebagai penyimpangan serius yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Arief mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), BPKP RI, hingga KPK untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif total mulai dari perencanaan, perhitungan RAB, proses lelang, hingga uji mutu fisik di lapangan.
Ia menegaskan, jika ditemukan selisih volume, spesifikasi fiktif, atau penggelembungan harga, maka penindakan hukum tidak boleh ditunda.
Kasus Jalan SP Nasional–Poring ini dinilai sebagai potret telanjang lemahnya pengawasan di tubuh BPJN Kalbar.
Jika dibiarkan, praktik proyek mahal berkualitas murahan berpotensi terus menggerogoti keuangan negara, sementara masyarakat hanya menerima sisa aspal tipis dari miliaran rupiah yang raib.
Publik kini menunggu: apakah aparat akan berani membongkar dugaan bancakan ini, atau justru kembali membiarkannya tenggelam seperti banyak kasus sebelumnya. Tim/red
« Prev Post
Next Post »