Kategori

HEADLINE NEWS

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

FRIC Counter Polri Kalbar Kecam Keras Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas di Melawi

By On November 20, 2026


Www.Warta86.com,-MELAWI, KALBAR - Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di Kabupaten Melawi, tepatnya saat seorang wartawan sedang melakukan peliputan terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ella Hilir. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Counter Polri Kalimantan Barat, Rabi, menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus kecaman keras atas peristiwa tersebut, Jumat (20/11/2026).

 

Rabi menyampaikan bahwa tindakan kekerasan, intimidasi, pengeroyokan serta tindakan main hakim sendiri yang dialami wartawan inisial AM dari MMnews.com tersebut merupakan perbuatan yang semena-mena dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

 

"Terlepas dari salah atau benarnya penyampaian informasi pemberitaan, kekerasan dan main hakim sendiri terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya jelas bertentangan dengan prinsip HAM dan kebebasan pers," tegas Rabi.

 

Rabi menekankan bahwa setiap jurnalis berhak meliput dan mengungkapkan fakta di lapangan sesuai undang-undang yang berlaku. Jika terdapat ketidakpuasan terhadap pemberitaan, saluran yang tepat adalah melalui jalur hukum dan klarifikasi, bukan dengan kekerasan maupun main hakim sendiri.

 

⚖️ Landasan Hukum & Sanksi Pidana

 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditegaskan bahwa:

 

- Pasal 4 ayat (2): Setiap wartawan berhak memperoleh dan menyebarluaskan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

​

- Pasal 12 ayat (1): Semua media pers berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan fungsinya, hak, dan kewajibannya.

 

Sementara itu, Pasal 18 UU Pers menyebutkan bahwa:

 

"Siapa pun yang secara hukum melarang, menghalangi, atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, dapat dikenakan sanksi pidana."

 

Selain itu, tindakan penganiayaan terhadap wartawan juga dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

 

- Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan — pidana penjara paling lama 5 tahun

​

- Pasal 335 KUHP tentang Penganiayaan Ringan/Penganiayaan Terancam — pidana penjara paling lama 2 tahun

 

FRIC Counter Polri Kalbar pun meminta pihak berwenang, khususnya Aparat Kepolisian Polres Melawi, untuk menjamin keamanan seluruh jurnalis yang sedang bertugas, serta menindak tegas pelaku kekerasan sesuai aturan hukum yang berlaku agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.


Sampai berita ini diterbitkan dan Tim Media ini kompirmasi kepada Kapolres Melawi Belum memberikan tanggapan


( FRIC Counter Polri )

Red

Kekerasan Terhadap Jurnalis Melawi Bukan Sekadar Kriminal Biasa, Tapi Serangan terhadap Demokrasi

By On November 20, 2026


Www.Warta86.com,-MELAWI, KALBAR – Kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap jurnalis di Indonesia terus berulang sepanjang 2026, dengan sejumlah kasus menonjol pada Oktober hingga November. Kini kekerasan itu tidak lagi sebatas intimidasi, tetapi sudah menyentuh fisik.


Seorang wartawan yang menyoroti aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh oknum yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.


Jasli dari Lumbung Informasi Borneo Act Sweep mengecam keras peristiwa itu. Menurutnya, insiden ini mencerminkan intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga seluruh insan pers yang bertugas di Melawi.


"Ini ancaman serius bagi kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dipukul," tegas Jasli, Jumat ( 20/11/2026).


Jasli menolak jika perkara ini berakhir dengan permintaan maaf. Ia mendesak Polres Melawi segera memproses kasus tersebut secara hukum, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pelaku kekerasan harus diusut dan diadili, bukan didamaikan.


Ia juga meminta aparat tidak berhenti pada kekerasan terhadap wartawan. Aktivitas tambang emas yang disorot korban, yang diduga terstruktur dan terorganisasi, harus diselidiki sampai ke aktor-aktor di baliknya.


"Jangan sampai wartawan yang dipukul, sementara tambang ilegalnya dibiarkan. Jika kekerasan terhadap pers tidak ditindak, ini menjadi pesan buruk bahwa kejahatan boleh melawan kebenaran," ujarnya.


Landasan hukum

Kerja jurnalistik dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

Pasal 4 ayat (3): pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.


Pasal 8: dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.


Pasal 18 ayat (1): setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.


Selain itu, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP. Aktivitas tambang ilegal dapat diproses berdasarkan UU Minerba.


Jasli mengajak seluruh organisasi pers, aliansi jurnalis, dan masyarakat sipil mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta aparat menjamin keselamatan korban dan para wartawan yang meliput di Melawi.


(Redaksi menunggu keterangan resmi dari Polres Melawi.)

Red 

Jalur Pengiriman Sabu Lintas Provinsi Terbongkar! Polres Langkat Amankan 21 Kg Sabu, Tiga Pria Diamankan

By On November 19, 2026


Www.Warta86.com,-Sumut - LANGKAT,–Polres Langkat mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti mencapai 21 kilogram sabu. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang pria berinisial FAG (34), warga Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di Lingkungan IX Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Senin (2/11/2026).


Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan satu bungkus plastik berwarna hijau berisi sabu dengan berat sekitar 1 kilogram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, di antaranya 10 bungkus cartridge vape merek YAKUZA XL berisi cairan yang diduga mengandung narkotika, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp1 juta, satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU, tas ransel, serta beberapa barang lainnya.


Dari hasil pemeriksaan awal, FAG mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan R alias D, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).


Pengembangan kasus kemudian dilakukan. Pada Kamis (5/11/2026), tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai pengiriman sabu dari Aceh menggunakan mobil Colt Diesel yang akan melintas di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Banda Aceh.


Petugas melakukan pengintaian di sekitar jalur tersebut. Namun, kendaraan yang menjadi target diduga mengubah rute perjalanan melalui Jalur Lintas Barat. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga menemukan mobil tersebut di Jalan Lintas Subulussalam-Sidikalang, Dusun Pettal, Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.


Sekitar pukul 05.40 WIB, petugas menghentikan kendaraan dan mengamankan dua pria yang mengaku berinisial MF dan MAA. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 20 bungkus plastik warna kuning. Di dalam setiap kemasan terdapat wadah Tupperware berwarna putih yang berisi bungkusan plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu.


Berdasarkan keterangan awal, sabu tersebut rencananya akan dibawa menuju Jambi. Pengemudi mengaku dijanjikan upah sebesar Rp10 juta. Uang tersebut disebut telah diterima melalui transfer ke rekening MF.


Dengan temuan 1 kilogram sabu dari penangkapan pertama dan 20 kilogram dari pengembangan kasus, total barang bukti sabu yang diamankan mencapai 21 kilogram.


Kapolres Langkat, AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., dalam konferensi pers pengungkapan kasus ini menegaskan komitmen Polres Langkat untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika. Pengembangan perkara juga menjadi perhatian agar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dapat ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum.


Pengungkapan ini menunjukkan pentingnya peran informasi masyarakat dalam membantu kepolisian mengungkap peredaran narkotika lintas daerah. Polres Langkat mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.


Perang terhadap narkotika membutuhkan kerja bersama. Dengan dukungan masyarakat dan penegakan hukum yang profesional, upaya melindungi generasi muda serta menjaga keamanan lingkungan dapat terus diperkuat. *(Tim)*

_Personel Satbrimob Polda Kalbar Raih Tiga Medali di PORPROV XIV Kalimantan Barat 2026_

By On November 18, 2026


Www.Warta86.com,-Personel Satbrimob Polda Kalbar kemali mengharumkan nama satuan melalui prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026, Rabu (18/11/26).


Personel Satbrimob Polda Kalbar kemali mengharumkan nama satuan melalui prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Dalam kompetisi tersebut, Brigpol Juwairiyah Dwiningsih berhasil meraih tiga medali pada cabang olahraga menembak yaitu medali emas pada kategori beregu, medali perak pada kategori perorangan, serta medali perunggu pada kategori beregu campuran (mix). Capaian Brigpol Juwairiyah Dwiningsih tersebut menjadi bukti bahwa personel Satbrimob Polda Kalbar mampu mengembangkan kemampuan dan potensi diri, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui bidang olahraga. Prestasi ini tentunya tidak diraih secara instan. Latihan rutin, kedisiplinan, serta kerja keras menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan dan bersaing dengan atlet dari berbagai daerah di Provimsi Kalbar. Keberhasilan Brigpol Juwairiyah Dwiningsih diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik Satbrimob Polda Kalbar dalam berbagai bidang. Red

Melalui Polidik, Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak

By On November 16, 2026


Www.Warta86.com,-PONTIANAK – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin langsung kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMA Negeri 1 Pontianak, Senin (16/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengakselerasi Program Prioritas Kapolri 100 Hari bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”.


Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Kalbar didampingi Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA PPO) Polda Kalbar, Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si. Kehadiran jajaran Polda Kalbar disambut pihak sekolah dan para siswa dalam suasana penuh keakraban.


Di hadapan para siswa dan dewan guru, Wakapolda mengingatkan pentingnya generasi muda menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa para pelajar harus tetap berpegang teguh pada tujuan awal dan cita-cita, serta tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang dapat membawa dampak negatif. Terlebih, saat ini bentuk penyalahgunaan narkoba semakin beragam, termasuk melalui penggunaan vape maupun pot.


“Adik-adik harus memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang jelas. Jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba hanya karena pengaruh lingkungan pergaulan. Sekarang bentuknya semakin beragam, bahkan bisa melalui vape maupun pot, sehingga kalian harus lebih berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan,” tegas Brigjen Pol. Hindarsono.


Selain itu, Wakapolda juga menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan kedisiplinan sejak bangku sekolah. Menurutnya, perilaku dan sikap seorang pelajar akan selalu menjadi perhatian lingkungan sekitarnya, baik guru maupun teman-teman. “Mulailah membiasakan diri untuk jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Apa yang kalian lakukan selama di sekolah akan terlihat dan dinilai oleh guru maupun teman-teman,” pesannya.


Menutup arahannya, Wakapolda Kalbar berpesan agar para pelajar tidak pernah patah semangat dalam mengejar cita-cita dan tidak mudah menyerah. “Jangan pernah patah semangat dalam mengejar cita-cita, jangan mudah menyerah, dan tetaplah berada pada tujuan awal yang ingin kalian capai,” tutupnya.


Melalui kegiatan Polidik ini, Polda Kalbar berharap terjalin sinergi yang semakin erat antara kepolisian dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Red W86 

Sinergi Buka Lapangan Kerja, Kapolda Kalbar Kunjungi Pusat Pelatihan Satpam BUJP di Kubu Raya

By On November 12, 2026


Www.Warta86.com,-Pontianak, POLDA KALBAR - Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Kalbar meninjau langsung program Polisi Peduli Pengangguran di Pusat Pelatihan Satpam BUJP PT Mahdar Mitra Sejati, Desa Pal Sembilan, Kubu Raya, *Kamis, (12/11).*


Kedatangan Kapolda Kalbar beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson, S.H., S.I.K., M.H., dan Direktur Utama PT Mahdar Mitra Sejati H. Mahadar, S.E.


Dalam peninjauan ini, Kapolda mengecek ruang belajar, fasilitas barak, serta menyaksikan atraksi bela diri dari 101 peserta didik (89 Pendidikan Dasar dan 12 Pendidikan Penyegaran Satpam).


Kepada awak media, Kapolda menegaskan bahwa program ini adalah wujud kehadiran Polri membuka lapangan kerja bagi masyarakat. "Kita melaksanakan kebijakan Bapak Kapolri dalam rangka menggelorakan semangat polisi bersama masyarakat, khususnya memberikan ruang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui program Polisi Peduli Pengangguran," ujar Alberd.



Polda Kalbar bersama PT Mahdar Mitra Sejati berkomitmen menyiapkan sarana pendidikan serta pelatihan fisik dan materi bagi peserta terpilih. "Nantinya mereka berpotensi dan punya peluang untuk disalurkan bekerja di kantor-kantor BUMN, perbankan, swasta, bahkan kerja sama ke luar negeri," pungkasnya.

Publisher Red W86 

Bawa 20,7 Kg Sabu dari Medan ke Jakarta Naik Bus Umum, Dua Warga Bogor Diringkus Polresta Deli Serdang di Gerbang Tol Kisaran

By On November 12, 2026


Www.Warta86.com,-DELI SERDANG,–Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali mencetak prestasi besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas provinsi. Dua kurir jaringan Medan–Jakarta berinisial GYR (28) dan GLR (36), yang merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat, diringkus petugas dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,725 kilogram (20.725,42 gram).


Dalam sesi keterangan pers (doorstop) Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolresta AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., Kasat Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., Wakasat Narkoba AKP O.J. Samosir, Kanit Idik II Satresnarkoba IPTU Suyadi, S.H., M.H, Kasi Propam Polresta Deli Serdang IPTU M. Terrysvo Tarigan, S.Psi serta Kasi Humas Iptu J.M. Gabe Napitupulu, S.H. Kamis (12/11/2026).


Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan cepat dari kasus penangkapan sebelumnya di Gerbang Tol Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, pada 1 November 2026 lalu.


"Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Kedua tersangka merupakan warga Bogor yang berperan sebagai kurir. Mereka membawa barang haram ini dari Medan dengan tujuan akhir Jakarta menggunakan transportasi bus umum," tegas Kombes Pol. Muhammad.


Kronologi Pengejaran dan Pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan mendalam terhadap jaringan pengendali berinisial AK (masih dalam pengejaran/DPO) pasca-penangkapan tiga tersangka berinisial TA, SI, dan IA dengan barang bukti 15,59 kilogram sabu di Tol Binjai–Langsa KM 74.


Tim Satresnarkoba Polresta Deli Serdang kemudian mengendus adanya pengiriman lanjutan dari Medan menuju Jakarta via jalur darat (transit Pekanbaru) menggunakan Bus.


Petugas sempat melakukan stanby di Terminal Bus Lubuk Pakam, namun bus yang ditumpangi pelaku mengubah rute dan masuk melalui Gerbang Tol Paluh Kemiri. Petugas langsung melakukan pengejaran hingga ke wilayah Kabupaten Asahan.


Tepatnya pada Sabtu (7/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB, tim berhasil menghentikan bus tersebut tepat di Pintu Keluar Gerbang Tol Kisaran KM 155, Jalan Besar Sei Renggas, Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.


Saat dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan tersangka GYR (warga Pasar Mulya, Bogor Barat) dan GLR (warga Kedungwaringin, Tanah Sareal) beserta dua buah tas ransel merek Eiger yang berisi total 20 bungkus kemasan teh Cina merek Guanyinwang berisi sabu.


Dari hasil pemeriksaan intensif, kedua tersangka mengaku diperintah oleh AK untuk menjemput sabu di Medan dan mengantarkannya ke Jakarta. Keduanya dijanjikan upah sebesar Rp50.000.000,- per orang apabila barang tersebut berhasil sampai di tujuan.


Dengan asumsi nilai pasar gelap Rp500.000,- per gram, total barang bukti yang disita ditaksir mencapai Rp10.362.500.000,- (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).


Keberhasilan penggagalan peredaran 20,725 kg sabu ini diperkirakan telah menyelamatkan sebanyak 82.900 jiwa generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.


Untuk rincian Barang Bukti yang Diamankan adalah 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam berisi 10 bungkus kemasan teh Cina merek Guanyinwang berisi sabu dengan berat bruto 10.414,35 gram, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna abu-abu berisi 10 bungkus kemasan teh Cina merek Guanyinwang berisi sabu dengan berat bruto 10.311,07 gram, 2 (dua) lembar tiket Bus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo, 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna biru dan Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (pecahan Rp100.000,- sebanyak 11 lembar).


Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau ketentuan pidana terkait dalam KUHP baru, dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga. *(Tim)*

Bareskrim Polri, BNN dan Ditjenpas Gelar Operasi Gabungan di Lapas Pontianak, 41 Narapidana Diamankan

By On November 12, 2026


Www.Warta86.com,-PONTIANAK, Kalbar – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat,  Jumat (30/10). 


Kegiatan yang dipimpin langsung Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap ini dimulai sekitar pukul 01.00 WIB. 


Petugas gabungan memulai razia dengan menggeledah kamar hunian narapidana dan pemeriksaan urine terhadap narapidana 


Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pengawasan serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.


Kapolda Kalimantan Barat Irjen. Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, dalam kegiatan tersebut tim gabungan mengamankan sebanyak 41 narapidana untuk dilakukan pemeriksaan urine. Hasilnya sebanyak 22 narapidana dinyatakan positif menggunakan zat metamfetamin atau sabu.


“Jadi ada 22 orang narapidana yang dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine. Semua peredaran narkoba diduga dikendalikan langsung dari dalam jeruji besi,” ujar Alberd.


Hal itu didukung dengan penemuan sejumlah barang bukti di area lapas, antara lain adalah narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 60 gram, enam cartridge yang diduga mengandung etomidate, 23 unit telepon genggam, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.


“Seluruh barang bukti narkotika beserta puluhan alat komunikasi dan kini telah kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” tutur Alberd.


Dari razia ini, petugas turut mengamankan beberapa narapidana yang diduga kuat terlibat sebagai pengendali maupun pengedar.


Pertama adalah narapidana berinisial A. Napi tersebut sebelumnya divonis 8 tahun yang kedapatan menyimpan barang bukti 60 gram sabu. 


Berdasarkan penyelidikan, barang haram tersebut didapat dari narapidana lain berinisial P.


P sendiri merupakan Tamping Koperasi yang divonis 9 tahun penjara. Dari tangan yang bersangkutan, petugas menyita 4,8 gram sabu.


“Yang ketiga berinisial BH, pada narapidana tersebut ditemukan menyimpan 0,5 gram sabu dan diakuinya diperoleh dari seorang pengunjung yang datang untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lapas,” ungkap Alberd.


Alberd mengatakan, narapidana yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan urine dan ditemukan memiliki alat komunikasi akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.


Di lain sisi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta mengungkapkan, razia gabungan bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan BNN menjadi api baru untuk pemberantasan narkotika sampai ke akarnya.


“Kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kalimantan barat mendukung penuh terhadap pemberantasan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan se-Kalimantan Barat,” tutur dia.


Jayanta menegaskan, pihaknya akan meningkatkan intensitas razia gabungan bersama aparat penegak hukum supaya tak ada lagi peredaran narkotika di lapas.


Nantinya, setiap lapas di Kalimantan Barat juga bakal diperkuat keamanannya. Salah satunya dengan memasang kamera pengawas di lokasi yang tak terlihat.


“Kami akan meningkatkan pengawasan, penggeledahan titipan barang, meningkatkan razia dan menambah pengawasan melalui CCTV pada area blind spot,” ungkap Jayanta.


Adapun operasi gabungan ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. 


Penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam lapas diharapkan dapat mencegah fasilitas pemasyarakatan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan, penggunaan, maupun pengendalian peredaran narkotika.

Red W86 

Dialog Interaktif di RRI Pontianak, Polda Kalbar Edukasi Orang Tua dan Anak tentang Keselamatan Berkendara

By On November 11, 2026


Www Warta86.com,-PONTIANAK, Polda Kalbar – Direktur  Lalu Lintas (Dirllantas) Polda Kalimantan Barat melaksanakan dialog interaktif di Studio RRI Pontianak, Rabu (11/11), dengan mengangkat tema “Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Orang Tua dan Anak”.


Dialog tersebut menghadirkan Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Muhammad Purbaya, S.H., S.I.K., M.T., dan Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalbar AKP Agus DJ.


Dalam dialog tersebut, para narasumber memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak tentang tata tertib berkendara. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini.


Selain itu, dialog juga membahas pelaksanaan Operasi Patuh yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam operasi tersebut, tercatat lebih dari 5.000 teguran dan lebih dari 1.000 penindakan tilang terhadap pelanggaran lalu lintas.


Dirlantas Polda Kalbar mengimbau para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia juga mengingatkan agar orang tua selalu mengawasi aktivitas berkendara anak serta membiasakan penggunaan helm berstandar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara.


“Keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dengan selalu mematuhi aturan lalu lintas. Jangan sampai kelalaian dalam berkendara membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” imbau Dirlantas.


Melalui kegiatan ini, Dirlantas Polda Kalbar berharap edukasi yang disampaikan melalui siaran RRI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kalimantan Barat.

Red W86 

SMaRT BIDKUM Dorong Profesionalitas Fungsi Hukum Polda Kalbar, Perkuat Semangat Polisi Bersama Masyarakat

By On November 11, 2026


Www.Warta86.com,-PONTIANAK — Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kapasitas dan profesionalitas personel Fungsi Hukum Polri melalui inovasi SMaRT BIDKUM. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian melalui pendampingan, advokasi, pembaruan pengetahuan hukum, dan pemanfaatan teknologi yang lebih terstruktur serta responsif. SMaRT Bidkum telah di-Launching pada tanggal 27 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolda Kalbar Nomor: ST/829/X/HUK.1.1.1./2026. 


Salah satu bentuk penyebarluasan inovasi tersebut tergambar melalui dokumentasi standing banner SMaRT BIDKUM di berbagai Seksi Hukum Polres/Polresta jajaran Polda Kalbar. Materi yang ditampilkan memuat pengenalan aplikasi, manfaat layanan, serta petunjuk penggunaan sehingga informasi mengenai inovasi dapat lebih mudah dijangkau oleh personel di satuan kewilayahan.

 

*PENGUATAN KAPASITAS & ADVOKASI HUKUM*

SMaRT BIDKUM merupakan akronim dari Sinergi, Modernisasi, Advokasi, Responsif, dan Terampil. Inovasi ini dikembangkan sebagai sistem manajemen pengetahuan hukum yang memudahkan akses terhadap regulasi, referensi, bahan pembelajaran, dokumen hukum, dan layanan informasi berbasis Question and Answer (Q&A).


Kepala Bidang Hukum Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Laba Meliala, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penguatan Fungsi Hukum merupakan unsur penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berlangsung secara profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.


“Fungsi Hukum Polri harus mampu hadir memberikan dukungan hukum yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui SMaRT BIDKUM, kami ingin membangun pola kerja yang tidak hanya mengandalkan pengalaman individu, tetapi juga sistem pembelajaran, standardisasi, dan pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan bersama,” ujar Laba.


Sementara itu, Project Leader SMaRT BIDKUM, AKBP Aswandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa inovasi tersebut turut mendorong pembelajaran yang bersumber dari pengalaman penanganan perkara. Melalui pedoman pendampingan dan advokasi hukum, bank template, forum review perkara, serta lesson learned, pengalaman yang diperoleh dapat didokumentasikan dan dimanfaatkan kembali oleh personel Fungsi Hukum.


“Tujuannya sederhana, agar personel semakin mudah memperoleh pengetahuan hukum, memiliki standar kerja yang lebih seragam, dan semakin siap memberikan pendampingan serta advokasi hukum secara profesional,” jelas Aswandi.


Pengembangan SMaRT BIDKUM juga diperkuat melalui sinergi dengan Fungsi Hukum Polres jajaran dan pemangku kepentingan eksternal. Kolaborasi itu mencakup diskusi hukum, pembaruan regulasi, sharing knowledge, pengembangan kompetensi, serta pelibatan narasumber sesuai kebutuhan.


Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, SMaRT BIDKUM diharapkan semakin memperkokoh peran Fungsi Hukum Polri sebagai pendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang tetap berada dalam koridor hukum. Semangat tersebut sejalan dengan “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pelayanan yang profesional, responsif, solutif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Red W86 

KETUA UMUM FRIC KEMBALI DIPANGGIL KE LINGKUP STAF KHUSUS PRESIDEN, ADA APA?

By On November 11, 2026


Www Warta86.com,-JAKARTA

Ini bukan sekadar pertemuan biasa! Ini adalah bukti bahwa *Fast Respon Indonesia Center (FRIC)* bukan wadah media kaleng-kaleng! Ini adalah bukti bahwa FRIC benar-benar dipercaya Istana!


Kembali! Ketua Umum FRIC dipanggil ke Lingkaran Istana! Kembali! Ketua Umum FRIC duduk bersama tim Staf Khusus Presiden dan Mabes Polri 


Fast Respon Indonesia Center merupakan Pasukan Media Istana dan Media Mitra Mabes Polri yang loyalitas dan soliditasnya tidak diragukan lagi!


Bukan pengakuan sepihak! Bukan klaim kosong! Tapi dibuktikan dengan panggilan demi panggilan ke Istana! Dibuktikan dengan kepercayaan demi kepercayaan dari lingkaran Presiden!


Ketika media lain hanya bisa menonton dari luar, FRIC justru dipanggil masuk ke dalam! Ketika yang lain hanya bisa berspekulasi, FRIC justru diajak berdiskusi tentang negeri ini.Pada Senin 09 November 2026.


Ketua Umum FRIC kembali dipanggil ke Lingkaran Istana guna membahas beberapa point penting tentang situasi negeri saat ini.

Bukan gosip! Bukan hoax! Tapi pembahasan serius tentang masa depan bangsa! Tentang stabilitas negeri! Tentang bagaimana menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bermartabat


 Ketua Umum FRIC *H. Dian* menyampaikan:

> _"Kita FRIC bersama lingkup Istana dan Polri membahas beberapa point penting, terutama terkait isu nasional saat ini terkait penyadapan yang viral. Kita FRIC tetap mendukung Presiden Republik Indonesia, dan mendukung Polri dibawah komando Jenderal Suyudi dengan beberapa programnya."_


Tegas! Jelas! Tidak abu-abu! Tidak main dua kaki!


FRIC tidak goyah oleh isu viral! FRIC tidak goyah oleh framing negatif! FRIC tidak goyah oleh hoax yang ingin memecah belah!


Di saat isu penyadapan viral dan digoreng kemana-mana, FRIC justru berdiri paling depan! Berdiri tegak bersama Presiden! Berdiri kokoh bersama Polri!


*FRIC DIBENTUK LOYAL TERHADAP NEGARA, POLRI & TNI*


FRIC dibentuk bukan untuk mencari sensasi! FRIC dibentuk bukan untuk mencari panggung! FRIC dibentuk loyal terhadap Negara dan Polri juga TNI!


FRIC mendukung terwujudnya *Sitkamtibmas* yang kondusif! FRIC hadir untuk *Tangkal Hoax* yang meracuni pikiran rakyat!


Jika ada berita yang benar, FRIC sampaikan! Jika ada yang salah, FRIC koreksi! Jika ada kinerja yang baik, FRIC apresiasi!


Itulah fungsi FRIC yang sesungguhnya!


FRIC INGINKAN POLRI SEMAKIN DIPERCAYA MASYARAKAT


FRIC menginginkan Polri semakin dipercaya masyarakat! Terutama dengan tagline dari Kapolri *Jenderal Suyudi*, *"Polisi Bersama Masyarakat"*!


Bukan sekadar tagline! Bukan sekadar slogan! Tapi ruh baru Polri! Polri yang dekat dengan rakyat! Polri yang humanis! Polri yang dicintai masyarakat!


FRIC mendukung penuh program-program Kapolri Jenderal Suyudi! Karena FRIC yakin, di bawah komando Jenderal Suyudi, Polri akan semakin profesional, semakin modern, semakin dipercaya!


FRIC HADIR MEMBERIKAN INFORMASI KE ISTANA DAN MABES POLRI


FRIC hadir memberikan informasi ke Istana dan Mabes Polri melalui pemberitaan se-Nusantara atas peristiwa yang terjadi, terkhusus di institusi Kepolisian atas kinerja yang dilaksanakan sesuai instruksi Pimpinan Tertinggi Polri.


Dari Sabang sampai Merauke! Dari Miangas sampai Rote! FRIC ada di mana-mana! FRIC melihat! FRIC mendengar! FRIC memberitakan!


Jika ada anggota yang melenceng, FRIC membantu koreksi! Jika ada anggota yang berprestasi, FRIC apresiasi! Jika ada kebijakan yang baik, FRIC dukung!


> _"Kita berfungsi memberikan informasi, koreksi, dan apresiasi!"_ - tegas Dian.


Tiga kata! Tiga fungsi! Tapi maknanya sangat dalam!


*Informasi* untuk Istana dan Mabes Polri agar tahu apa yang terjadi di lapangan!

*Koreksi* agar Polri semakin baik, semakin bersih, semakin dicintai!

*Apresiasi* agar anggota yang berprestasi semakin semangat mengabdi!


FRIC! Bukan media yang hanya bisa menghujat! Bukan media yang hanya bisa memuji! Tapi media yang seimbang! Media yang loyal! Media yang konstruktif!


FRIC - PASUKAN MEDIA ISTANA!

Publisher Red W86 

Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus PETI, Amankan 41 Tersangka, 435,9 Gram Emas dan Rp424,2 Juta Uang Tunai

By On November 10, 2026


Www.Warta86.com,-PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polda Kalbar. Pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026.



Hasil pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11). Kegiatan dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., serta Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar.


Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda Kalbar menjelaskan bahwa dari total 25 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 7 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan 7 orang tersangka, sedangkan 18 kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran dengan 34 orang tersangka. Dengan demikian, total pengungkapan tersebut melibatkan 41 orang tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar.


Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas dengan total berat 435,9 gram, uang tunai sebesar Rp424.299.000, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.


Dari hasil penyelidikan, diketahui aktivitas pertambangan emas ilegal dilakukan dengan dua metode, yakni secara tradisional menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana, serta menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas, sehingga dapat merusak lingkungan.


Selain aktivitas penambangan, petugas juga menemukan modus distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal. Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan. Sementara itu, terdapat pula tersangka yang membeli emas dari para penambang tanpa izin melalui toko kelontong miliknya, kemudian melakukan pengolahan dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.


Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar bersama Polres jajaran dalam menindak aktivitas pertambangan tanpa izin serta memutus rantai distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal.


“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.


Terhadap para pelaku penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara itu, pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.


Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta, sesuai ketentuan yang berlaku. Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik PETI guna menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Publisher Red W86 

Polda Kalbar Ungkap 28 Kasus Curanmor, 35 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

By On November 09, 2026


Www.Warta86.com,-PONTIANAK, Polda Kalbar – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melaksanakan kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Lobi Ditreskrimum Polda Kalbar, Senin (9/11). Dalam pengungkapan periode 27 Oktober hingga 7 November 2026 tersebut, tercatat sebanyak 28 laporan polisi dengan 35 orang tersangka.


Kegiatan press release dipimpin Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., didampingi Wadirreskrimum AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.I.K., S.H., serta Kasubdit 3 Ditreskrimum AKBP Rhemmi Bheladona, S.I.K., S.H.


Kabidhumas Polda Kalbar menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja Ditreskrimum Polda Kalbar bersama Satreskrim jajaran dalam menangani tindak pidana curanmor di wilayah Kalimantan Barat.


Wadirreskrimum Polda Kalbar menjelaskan bahwa dari hasil pengungkapan kasus tersebut, tercatat sebanyak 28 laporan polisi dengan total 35 tersangka yang berhasil diamankan. 


“Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.


Kabidhumas Polda Kalbar mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan, serta memastikan kendaraan berada di tempat yang aman. 


“Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 untuk mendapatkan bantuan kepolisian,” tutupnya.

Publisher Red W86 

Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar Ungkap Dua Kasus, CPMI Nonprosedural dan Dugaan Perdagangan Orang ke Tiongkok

By On November 09, 2026


Www.Warta86.com,-Pontianak, POLDA KALBAR – Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar mengungkap dua kasus tindak pidana, yakni pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus membawa calon pengantin perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut, Senin (9/11).


Pengungkapan kedua perkara tersebut dipimpin langsung oleh Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono., S.I.K., M.H.


Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan pihak Imigrasi sebagai bentuk koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.


Dalam pengungkapan kasus pertama, Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar menangani dugaan tindak pidana pemberangkatan CPMI secara nonprosedural yang berlokasi di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12. Dalam perkara ini, tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia melalui jalur tidak resmi atau tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia.


Dari kasus tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil, dan satu unit mobil minibus. Tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.


Sementara itu, kasus kedua merupakan dugaan TPPO dengan modus membawa korban ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut.


Dua tersangka berinisial L dan LKS diduga terlibat dalam membawa korban. Sebelum keberangkatan, korban telah menjalani pertunangan dengan pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar sebesar Rp30 juta. Lokasi perkara berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio KM 17, Kabupaten Kubu Raya.


Dalam pengungkapan kasus kedua, petugas mengamankan uang tunai sebesar 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, satu cincin emas, satu gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.


Kabid Humas Polda Kalbar menyampaikan bahwa pengungkapan kedua kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang.


"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian," tegas Bambang.


Polda Kalbar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi masyarakat, khususnya perempuan serta calon pekerja migran Indonesia.

Red

Polda Kalteng Ungkap 19 Kasus Curanmor dalam 12 Hari KRYD, 24 Tersangka Berhasil Diamankan

By On November 09, 2026


Www.Warta86.com,-Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar 19 perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya.



"Dari 19 kasus tersebut, jajaran Ditreskrimum Polda Kalteng berhasil mengamankan 24 tersangka. Sedangkan satu orang diantaranya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ungkap Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, saat konferensi pers di Lobi Mapolda setempat, Senin (9/11/2026).


Kapolda Kalteng mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja gabungan Ditreskrimum Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya, Polres Pulang Pisau, dan Polres Katingan dalam 12 hari KRYD.


"Dari pengungkapan kasus ini, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa dua unit R4, lima unit R2, dokumen BPKB dan STNK, serta perkakas kejahatan berupa kunci T," urai Kapolda.


Irjen Iwan menjelaskan, untuk modus para pelaku beraksi pada malam hari saat pemilik kendaraan lengah dan sedang beristirahat.


Bahkan ada modus unik yang terungkap, pelaku yang berprofesi sebagai montir bengkel nekat mencuri mobil pelanggan dengan memanfaatkan kunci yang ada di tempat kerjanya.


"Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta," terang Irjen Iwan.


Diakhir kesempatan, Kapolda menegaskan bahwa penindakan dalam kasus ini tidak hanya difokuskan pada eksekutor lapangan saja, namun juga penadah.


"Saya instruksikan kepada seluruh penyidik, setiap kasus curanmor yang terungkap harus dikejar sampai ke penadahnya. Penadah juga akan kita ditindak tegas," tegas Kapolda.


Sebagai informasi, usai konferensi pers turut dilakukan penyerahan tujuh kendaraan curian kepada pemilik sah melalui mekanisme pinjam pakai secara simbolis.


"Proses hukum tetap berjalan, tapi kendaraan kami pinjam-pakaikan agar bisa segera digunakan kembali oleh pemiliknya untuk aktivitas sehari-hari," pungkas Kapolda.

Res

Kapolri Suyudi Bentuk Timsus, Telusuri Pemberi Perintah Penyadapan Prabowo

By On November 08, 2026


Www.Warta86.com,-JAKARTA,  - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dikutip dari laman Framing NewsTV

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, Kapolri mencermati secara serius berbagai informasi dan perkembangan kasus tersebut yang menjadi perhatian publik.

Sebagai bentuk keseriusan institusi, Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Tim ini bertugas mendalami berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan penyadapan tersebut.



Kabareskrim juga memastikan Polri akan menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan. "Semua akan kita telusuri," kata Asep, Sabtu (7/11/2026).


Polri menyatakan proses pendalaman akan dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum. Hasil kerja tim khusus nantinya akan disampaikan kepada publik secara

transparan dan akuntabel sesuai perkembangan penanganan perkara. (fntv)


#kapolri #suyudiarioSeto #penyadapanprabowo #listyosigit #polri

#Publisher Red W86 

FRIC JEMBATAN INFORMASI SITUASI NASIONAL KE ISTANA DAN KAPOLRI

By On November 08, 2026


Www.Warta86.com,-JAKARTA _ 8 November 2026 _ Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menegaskan perannya sebagai jembatan informasi yang menghubungkan kondisi serta aspirasi masyarakat di seluruh penjuru tanah air dengan Istana Kepresidenan dan Kapolri.

 

Sebagai wadah media yang beroperasi dari Sabang hingga Merauke, FRIC berkomitmen menyampaikan fakta‑fakta lapangan secara utuh, baik permasalahan maupun prestasi, tanpa dikurangi atau ditambah. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program‑program Polri untuk masyarakat agar dapat direalisasikan dengan tepat dan optimal guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

 

Ketua Umum FRIC H. Dian Surahman menyatakan bahwa gambaran situasi nasional tidak dapat hanya dilihat dari pusat, melainkan harus berbasis laporan dari daerah‑daerah di seluruh wilayah Indonesia.

“Permasalahan seperti mafia migas dan PETI di berbagai wilayah harus diketahui Istana. Demikian pula prestasi jajaran Polri, perubahan positif lingkungan, maupun kesulitan yang dirasakan masyarakat harus sampai kepada Kapolri agar program yang disusun dapat tepat sasaran,” ujarnya.

 

Dalam menjalankan tugasnya, FRIC berpegang pada tiga prinsip utama:

 

1. Elegan dalam menyampaikan: menyampaikan informasi dengan bahasa bermartabat, kritik bersifat membangun tanpa cacian atau fitnah.

2. Tegas dalam kebenaran: berani menyampaikan fakta apa adanya, tidak dapat dibeli maupun diintimidasi.

3. Loyal kepada Presiden dan Tribrata: berpegang teguh pada loyalitas kepada Presiden RI, Kapolri, Tribrata, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Seluruh DPW FRIC di setiap provinsi menyatakan kesiapan menjadi mata dan telinga Istana serta Mabes Polri di daerah, dengan menyampaikan laporan keamanan‑ketertiban umum, kondisi sosial‑ekonomi, dan aspirasi masyarakat secara jujur untuk mendukung keberhasilan program Polri bagi masyarakat.

 

Ketua Umum FRIC mengajak seluruh jajaran DPP, DPW, DPD, dan DPC se‑Indonesia bersatu padu menyampaikan fakta dari daerah masing‑masing.

“Kami melakukannya bukan untuk dipuji, bukan untuk mendekati kekuasaan, bukan untuk terkenal. Kami melakukannya agar Indonesia lebih baik, suara rakyat terdengar, kebenaran tersampaikan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat semakin terjaga,” pungkas H. Dian Surahman.

Publisher Red W86 

POLISI MENGUBAH STIGMA! KAPOLRESTA JAMBI IKUTI GREEN POLICING, BAKKES DAN PEMULIHAN EKS KAMPUNG NARKOBA PULAU PANDAN

By On November 07, 2026


Www.Warta86.com,-JAMBI - Inilah wajah baru Polri! Inilah Polri yang tidak hanya pandai menindak, tapi juga pandai merangkul! Inilah Polri yang mengubah stigma, bukan menambah stigma!


Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M. mengikuti acara Green Policing, Bakkes dan Pemulihan Eks Kampung Narkoba bersama Kapolda Jambi!


Kegiatan yang luar biasa ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengubah stigma negatif kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba, menjadi kawasan yang aman, bersih, hijau, sehat, dan produktif!


Ini bukan sekadar acara seremonial! Ini adalah gerakan perubahan sosial yang paling elegan


Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Jambi *Irjen Pol Widodo, S.H., M.H.* melaksanakan kegiatan Green Policing, kegiatan Pemulihan Kawasan Narkoba dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat, Jumat (6/11/2026).


Turut mengikuti Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si.*, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Plt. Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol. Robin Apolonius Salem, S.P., M.H., para pejabat utama Polda Jambi dan Polresta Jambi, unsur Forkopimda, Forkopimcam Danau Sipin, serta masyarakat setempat.


Lengkap! Sempurna! Sinergi Polri, Pemerintah, BNN, Forkopimda, dan masyarakat menjadi satu!


*DARI PENEGAKAN HUKUM MENJADI PENGGERAK PERUBAHAN SOSIAL!*


Kapolresta Jambi menyampaikan, hari ini dilaksanakan beberapa kegiatan bersama Kapolda Jambi. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Legok, tepatnya kawasan Pulau Pandan, melalui penanaman pohon, tatap muka bersama masyarakat, serta pelayanan bakti kesehatan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.


Kegiatan Green Policing ini wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polisi Bersama Masyarakat. Polisi tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial serta pelestarian lingkungan.


*MENGUBAH STIGMA - PULAU PANDAN BUKAN LAGI KAMPUNG NARKOBA!*


Pulau Pandan selama ini mendapatkan stigma negatif karena kerap dikaitkan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.


Tapi Kapolresta Jambi dengan tegas menyampaikan, persoalan narkoba tidak cukup diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi dengan upaya pencegahan, pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.


_"Polisi ingin  bersama-sama mengubah stigma Pulau Pandan yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung hijau yang aman, bersih, sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Kita tidak ingin masyarakat terus terbebani oleh stigma negatif, karena masih banyak potensi positif yang bisa kita kembangkan di kawasan ini."


_"Penindakan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba akan tetap dilakukan secara tegas, terukur, profesional, dan berkelanjutan. Namun, Polri juga mengedepankan pendekatan humanis dengan merangkul masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik,"_ ungkap Kapolresta.


Tegas untuk bandar! Humanis untuk masyarakat! Itulah formula yang sempurna!


KAPOLDA JAMBI: JADIKAN PULAU PANDAN KAMPUNG TANGGUH & KAWASAN PERCONTOHAN. 

Di waktu yang sama Kapolda mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian dan BNN apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba.


_"Kita ingin Pulau Pandan menjadi kampung tangguh sekaligus kawasan percontohan. Mari kita jaga lingkungan ini bersama-sama, manfaatkan potensi yang ada, dan bangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak serta generasi mendatang. Keberhasilan program ini tidak bisa dilakukan Polri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh masyarakat,"_ ungkapnya.


Pesan yang sangat visioner! Pulau Pandan bukan hanya dipulihkan, tapi disiapkan menjadi percontohan nasional!


KAPOLRESTA JAMBI: TERIMA KASIH MASYARAKAT JAMBI, MARI JAGA KEKOMPAKAN!


Sambung Kombes Ananto:


_"Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat. Mari kita jaga kekompakan, kebersamaan, dan kebersihan kampung kita agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat, dan komitmen menjaga kamtibmas,"_


Kalimat yang sederhana, tapi penuh ketulusan! Pemimpin yang berterima kasih kepada rakyatnya!


 POLRI HADIR BUKAN HANYA MENEGAKKAN HUKUM, TAPI MENJADI SAHABAT!


Melalui program Green Policing, Polda Jambi berharap perubahan Pulau Pandan dapat terwujud secara menyeluruh. Tidak hanya melalui penindakan terhadap jaringan narkoba, tetapi juga melalui pemulihan lingkungan, penguatan nilai-nilai sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


_"Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam membangun perubahan. Mari kita buktikan bahwa Pulau Pandan bisa berubah menjadi kawasan yang aman, hijau, bersih, sehat, dan produktif. Dari Pulau Pandan, kita tunjukkan bahwa perubahan positif dapat dimulai melalui kebersamaan,"_ pungkasnya.


*DARI PULAU PANDAN, UNTUK INDONESIA!*


Hari ini Pulau Pandan menanam pohon!

Hari ini Pulau Pandan membersihkan stigma!

Hari ini Pulau Pandan membuktikan bahwa tidak ada kampung yang tidak bisa berubah, jika Polisi dan masyarakat bersatu!

Red W86 

Polda Kalbar Gelar Green Policing, Tanam Pohon Bersama Masyarakat Dukung Program Prioritas Kapolri

By On November 05, 2026


Www.Warta86.com,-KUBU RAYA – Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Green Policing melalui aksi penanaman pohon bersama masyarakat dan unsur pemerintah setempat dalam rangka mendukung Program Prioritas 100 Hari Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat, Jumat (6/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Jalan Cahaya Baru, Sungai Raya Dalam, samping SPBU Serdam, dipimpin Karolog Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Sukmo Wibowo, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Dansat Brimob, Dirresnarkoba, Dirintelkam, dan Kabidkeu Polda Kalbar. Turut hadir Camat Pontianak Tenggara, para lurah, tokoh masyarakat, serta warga setempat.


Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mempererat kemitraan dengan masyarakat.


“Green Policing bukan sekadar kegiatan menanam pohon, tetapi juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat,” ungkapnya.


Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.


Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud nyata kehadiran Polri yang humanis, peduli lingkungan, dan selalu dekat dengan masyarakat.

Red W86 

Polda Kalbar Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Program Polisi Peduli Pengangguran

By On November 05, 2026


Www Warta86.com,-PONTIANAK – Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kalimantan Barat terus memperkuat kepedulian sosial melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di PT Mahdar Mitra Sejati, Jalan Perumahan Amy Permai, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Program Prioritas Kapolri 100 Hari bertajuk Polisi Bersama Masyarakat, Kamis (5/11)


Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri, perusahaan, dan tenaga pengamanan swakarsa dalam membangun kepedulian terhadap persoalan sosial, khususnya pengangguran, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif


Kegiatan tersebut dihadiri Dirbinmas Polda Kalbar yang diwakili Kasubdit Binsatpam/Polsus AKBP Sri Handoko Purnomo, S.E., M.E., bersama personel Satbinmas Polres Kubu Raya. Turut hadir jajaran direksi dan manajemen PT Mahdar Mitra Sejati.


Dalam arahannya, Handoko Purnomo menyampaikan bahwa Satpam bukan sekadar petugas pengamanan perusahaan, tetapi juga mitra strategis Polri yang memiliki peran dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satpam juga diharapkan peka terhadap persoalan sosial, khususnya pengangguran yang berpotensi menimbulkan kerawanan di lingkungan kerja maupun masyarakat.


Melalui program Poliran, Ditbinmas Polda Kalbar mengajak tenaga pengamanan swakarsa untuk meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat komunikasi, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.


Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa program Poliran merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membangun kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial.


"Menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak perusahaan dan Satpam, untuk terus bersinergi dan peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif," ungkapnya.


Melalui kegiatan ini, Polda Kalbar berharap sinergi antara Polri, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung terciptanya stabilitas sosial serta kamtibmas yang kondusif di Kalimantan Barat.

Red

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *