Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi PDIP

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018  PADA RAPAT PARIPURNA KE-8 DPRD KABUPATEN SINTANG MASA PERSIDANGAN III

TAHUN 2017 SELASA, 14 NOVEMBER 2017

MENANGGAPI PERTANYAAN, SARAN DAN HIMBAUAN DARI FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

MENGENAI SARAN AGAR DILAKUKAN SINKRONISASI PENETAPAN INFRASTRUKTUR BERSAMA  DENGAN DPRD KABUPATEN SINTANG, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SINKRONISASI INI PADA PRINSIPNYA TELAH DILAKUKAN PADA SAAT PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN. PENYEPAKATAN ATAU SINKRONISASI INI DIWUJUDKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG YANG DITANDATANGANI OLEH SELURUH STAKEHOLDER YANG HADIR PADA ACARA MUSRENBANG KABUPATEN TERMASUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG. DENGAN ADANYA KESEPAKATAN INI, MAKA PENETAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN DEPAN TELAH MENAJDI KOMITEMN BERSAMA SELURUH STAKEHOLDER YANG HADIR PADA SAAT MUSRTENBANG  RKPD TAHUN 2018. KE DEPAN, KAMI  SANGAT SEPENDAPAT BAHWA KUALITAS MUSREMBANG KABUPATEN HARUS TERUS KITA TINGKATKAN SESUAI TUNTUTAN PERKEMBANGAN YANG ADA.

MENGENAI SARAN AGAR PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS LEBIH MELIHAT PADA SKALA PRIORITAS YANG BENAR-BENAR MENYENTUH KEPADA KEPENTINGAN DASAR MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG TERUTAMA INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PADA DASARNYA KAMI SANGAT SEPENDAPAT DNEGAN SARAN TERSEBUT. HAL ITU TERCERMIN OLEH TEMA  RKPD TAHUN 2018 YAITU “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOIAL MELALUI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAGI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG,  INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN MERUPAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG HARUS TETAP DIBANGUN SETIAP TAHUNNYA DI KABUPATEN SINTANG, HANYA PENEKANANNYA PADA TAHUN 2018 TERLETAK PADA PEMERATAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN YANG SEHINGGA DAPAT MENGURANGI KETIMPANGAN DAERAH DAN MEWUJDUKAN RASA KEADILAN SOSIAL.

BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN KEMBALI JEMBATAN SEGANTUNG DI DESA BARAS NABUN KECAMATAN SERAWAI; PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYU DI SUNGAI KEBIAU; LANJUTAN PEKERJAAN JEMBATAN RANGKA BAJA DI NANGA TEMPUNAK; PENANGANAN RUAS JALAN SUNGAI MARAM  MENUJU NANGA LEBANG  KECAMATAN KELAM PERMAI; JALAN BERAN  MENUJU UJUNG KULAN DESA MANDIRI JAYA KECAMATAN KELAM; PENINGKATAN JALAN KELUTAP KECAMATAN KELAM PERMAI; PENINGKATAN JALAN MANTIR MENUJU KAJANG BARU KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN; JALAN JERORA MENUJU SUNGAI DAUN KECAMATAN SINTANG; SERTA JALAN SIMPANG TIGA MENSIKU KECAMATAN BINJAI; PEMBUKAAN JALAN NANGA DEMU MENUJU DESA LIMBUR  BERNAUNG DI KECAMATAN SERAWAI; PENINGKATAN RUAS JALAN TEMPUNAK MENUJU PENYANGKAK KILOMETER 1 HINGGA KILOMETER 4 KECAMATAN TEMPUNAK,  RUAS JALAN BEGANDUNG; PEMBUKAAN JALAN ANTAR DESA PURUK BERIBIT MENUJU DESA SAKE; RUAS JALAN SEPAUK MENUJU LENGKENAT, RUAS JALAN PENGHUBUNG DESA TANJUNG RIA MENUJU DESA TEMIANG KAPUAS, KEMUDIAN RUAS JALAN SP-2 MENUJU NANGA PARI,  SERTA JEMBATAN SUNGAI RAYA, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA KESELURUHAN RUAS JALAN DAN JEMBATAN TERSEBUT SUDAH DIPROGRAMKAN OLEH INTANSI TEKNIS. NAMUN UNTUK PELAKSANAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018, AKAN DITETAPKAN SKALA PRIORITAS DAN MELIHAT KETERSEDIAAN ANGGARAN. ATAS SARAN DAN HIMBAUAN MENGENAI HAL TERSEBUT, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BERKENAAN DENGAN ANTISIPASI PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SINTANG MENUJU KETUNGAU TERUTAMA RUAS JALAN YANG SUDAH MENJADI RUAS JALAN PROVINSI, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN SK JALAN PROVINSI TAHUN 2018 UNTUK RUAS JALAN KELAM, JALAN ALAMBANA WANAWAI DAN JALAN SINTANG SEMUBUK SUDAH MENJADI RUAS JALAN PROVINSI KALBAR. UNTUK TAHUN 2017 INI, MASIH MENJADI PERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, DAN AKAN KITA RAWAT SAMPAI TAHUN AKHIR 2017. PADA TAHUN 2018 YANG AKAN DATANG, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKAN MULAI MERAWAT JALAN TERSEBUT. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG AKAN TERUS BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI MENGENAI PERAWATAN JALAN SINTANG MENUJU KETUNGAU TERSEBUT.

MENGENAI HIMBAUAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA PUBLIK KHUSUSNYA TAMAN TERBUKA HIJAU ATAUPUN TEMPAT JOGGING TRACK DI WILAYAH JALAN KELAM TEPATNYA DI LUAR PAGAR HUTAN WISATA BANING, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI. TENTUNYA LANGKAH AWAL YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH MELAKUKAN SURVEY TERLEBIH DAHULU SEPERTI KETERSEDIAAN LAHAN SERTA STATUS LAHAN YANG AKAN DIJADIKAN TAMAN TERBUKA HIJAU ATAUPUN TEMPAT JOGGING TRACK TERSEBUT. ATAS SARAN YANG DISAMPAIKAN, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

BERKENAAN DENGAN HIMBAUAN AGAR MEMPERJUANGKAN TENAGA-TENAGA PENGAJAR HONORER UNTUK BISA DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI, BAIK MELALUI PROGRAM–PROGRAM PENGANGKATAN DARI PEMERINTAH  PUSAT MAUPUN DARI LAINNYA TERMASUK GURU GARIS DEPAN ATAU GGD DAN TENAGA KESEHATAN, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA BERKENAAN DENGAN GGD YANG SUDAH DITEMPATKAN DAN/ATAU MELAKSANAKAN TUGASNYA SAAT INI, MESKIPUN  BEBERAPA WAKTU LALU ADA DINAMIKA DI MASYARAKAT, NAMUN BAIK PEMKAB DAN LEGISLATIF TELAH MENGAKOMODIR PERSOALAN TERSEBUT. SELAIN HEARING EKSEKUTIF-LEGISLATIF-PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT YAITU FORUM PEDULI PENDIDIKAN/FORDEM KALBAR. DARI PEMKAB, LEGISLATIF DAN FPP-FORDEM KALBAR KAB. SINTANG TELAH BERAUDIENSI DENGAN GUBERNUR KALBAR DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR. INTINYA, TELAH MENGINVENTARISIR KELEMAHAN SISTEM PEREKRUTAN GGD YANG MERUGIKAN DAERAH (MASYARAKAT), SEPERTI PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DIRASAKAN MEMBERATKAN. UNTUK ITU PULA DIRENCANAKAN DARI PERWAKILAN KALBAR AKAN MENGHADAP/BERAUDIENSI DENGAN MENDIKBUD DI JAKARTA, DAN SAAT INI KITA MASIH MENUNGGU JAWABAN SURAT PERMOHONAN UNTUK BERAUDIENSI DENGAN MENDIKBUD.

JAWABAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN TERHADAP PERTANYAAN YANG SAMA DARI FRAKSI DEMOKRAT, FRAKSI GOLKAR DAN FRAKSI AMANAT PERSATUAN.

SELANJUTNYA KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN, PENGANGKATAN BAGI  TENAGA BIDAN PTT DAN DOKTER PTT TELAH DIPERJUANGKAN, SEHINGGA BERHASIL DIANGKAT MENJADI PNS PADA TAHUN 2016 DAN TELAH BERTUGAS DI DESA SESUAI DENGAN SK ASAL MENJADI PTT DENGAN JUMLAH 65 ORANG BIDAN DAN 5 ORANG DOKTER. TENAGA PTT YANG DI ANGKAT MENJADI PNS TERSEBUT ADALAH TENAGA KONTRAK PUSAT YANG DITUGASKAN DI PELOSOK  NUSANTARA DAN TELAH MENGABDIKAN DIRI MELAYANANI MASYARAKAT.

MENGENAI SARAN UNTUK MEMBUKA GURU KONTRAK DAERAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG ADA, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PENGANGKATAN TENAGA HONOR/KONTRAK UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI CPNS/PNS SECARA KETENTUAN ADALAH KEWENANGAN PENUH PEMERINTAH PUSAT, BAIK FORMASI, JUMLAH ATAU ALOKASINYA. DALAM HAL INI, PEMDA HANYA BISA MENYAMPAIKAN BERAPA KEBUTUHAN DAN FORMASI APA, SERTA BERAPA JUMLAHNYA, SEMENTARA KEPUTUSAN AKHIR TETAP BERADA DI PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENYETUJUINYA. SEDANGKAN UNTUK PENGADAAN TENAGA HONOR/KONTRAK KHUSUS UNTUK DI LINGKUNGAN PEMKAB SINTANG, HAL INI SEPENUHNYA ADALAH KEWENANGAN PEMKAB SEHINGGA PEMBAYARAN HONOR/GAJI SEPENUHNYA BEBAN/TANGGUNGJAWAB PEMKAB. DENGAN DEMIKIAN, SEGALA SESUATUNYA MESTI DIPERHITUNGKAN DENGAN CERMAT TERMASUK KEMAMPUAN KEUANGAN YANG ADA PADA PEMKAB SINTANG. JIKA ADA FORMASI PENGADAN/PENERIMAAN CPNS OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI PENGANGKATAN TENAGA HONOR/KONTRAK YANG SUDAH ADA SEKARANG INI, TENTU PEMKAB AKAN SANGAT ANTUSIAS MENYAMBUT DAN MENDORONG HAL INI MENGINGAT DI LINGKUNGAN PEMKAB SINTANG MASIH BANYAK TERDAPAT TENAGA HONOR/KONTRAK, BAIK UNTUK TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN, TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN, MAUPUN DARI TENAGA-TENAGA UMUM LAINNYA YANG SUDAH MENGABDI DI DAERAH KITA.

JAWABAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN TERHADAP PERTANYAAN YANG SAMA DARI FRAKSI DEMOKRAT.

MENGENAI HIMBAUAN UNTUK MENGANGGARKAN REHAB RUMAH GURU SD DI KEPALA JUNGAI SERTA PENGADAAN RUMAH GURU YANG BERADA DI DESA RADE KECAMATAN AMBALAU, SERTA PEMBUATAN KURSI DAN MEJA SEKOLAH DI DESA MENSULONG BIOU, HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN DALAM PENGANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA.

SELANJUTNYA MENGENAI REHAB SEKOLAH DASAR DI DESA TERTUNG KECAMATAN SINTANG, AKAN DILAKUKAN PENDATAAN KE DESA TERTUNG, APABILA PRIORITAS AKAN DIANGGARKAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) TAHUN 2018.

MENGENAI PENGANGGARAN UNTUK MESIN KERAJINAN TANGAN  YANG BERADA DI DESA KORANGAN JUOI, KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH. APA YANG MENJADI SARAN DARI FRAKSI PDIP INI, SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN DARI PEMKAB SINTANG MELALUI PROGRAM PRIORITAS  DENGAN PRIME MOVER HILIRISASI PRODUK YANG DIDASARKAN PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH/KECAMATAN. DAPAT KAMI INFORMASIKAN BAHWA UNTUK MENINGKATKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MEMILIKI POTENSI UNGGULAN, SEPERTI HALNYA DI DESA KORANGAN JUOI,  PEMKAB SINTANG TELAH MELAKUKAN PERENCANAAN DALAM ROGRAM  PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI DENGAN  KEGIATAN BANTUAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI APBD KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018 YANG AKAN DATANG.

MENGENAI DUKUNGAN TERHADAP KELOMPOK TANI LADA, KELOMPOK TANI KARET DAN KELOMPOK TANI KOPI YANG BERADA DIKECAMATAN SERAWAI  DAN AMBALAU, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT DILAKUKAN DENGAN KEBIJAKAN ANTARA LAIN MELAKUKAN DIVERSIFIKASI KOMODITAS MENJADI LIMA KOMODITAS UNGGULAN KABUPATEN YAITU KARET, KELAPA SAWIT, LADA, KOPI DAN KAKAO. SEBARAN KOMODITAS UNGGULAN SELAIN BERDASARKAN KONDISI EKSISTING, JUGA BERDASARKAN KESESUAIAN WILAYAH, YANG TERBAGI  MENJADI: TANAMAN KOPI FOKUS PADA WILAYAH KAYAN HILIR, KAYAN HULU, SERAWAI DAN AMBALAU. TANAMAN KAKAO FOKUS PADA WILAYAH KETUNGAU HULU, SERAWAI DAN AMBALAU. KARET PADA WILAYAH EKS KIMBUN YAITU DEDAI, KELAM PERMAI, SEI TEBELIAN, SEPAUK DAN TEMPUNAK. LADA FOKUS PADA WILAYAH KETUNGAU HULU DAN KETUNGAU TENGAH. KELAPA SAWIT FOKUS PADA WILAYAH BINJAI HULU, KETUNGAU HILIR, KELAM PERMAI, SEI TEBELIAN DAN KETUNGAU TENGAH. UNTUK KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU PADA TAHUN YANG AKAN DATANG DIFOKUSKAN PADA KOMODITAS BERKELANJUTAN DENGAN TANAMAN UTAMANYA KOPI DAN KAKAO, DISAMPING ITU JUGA TETAP MELAKSANAKAN INTENSIFIKASI PADA TANAMAN LADA DAN KARET.

MENGENAI SARAN AGAR DILAKSANAKAN PELATIHAN, PENYULUHAN  SERTA PENGAWASAN KEPADA PETANI, KARENA MASIH BANYAK LAHAN CETAK SAWAH YANG BELUM TERMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PELATIHAN  KEPADA PETANI SUDAH DAN AKAN TERUS DILANJUTKAN  BAIK PELATIHAN YANG DI SELENGGARAKAN DI TINGKAT KELOMPOK TANI DI DESA MAUPUN DI TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI MAUPUN DI TINGKAT NASIONAL. KITA JUGA SELALU MENGUSULKAN KEPADA BADAN DIKLAT UNTUK MEMPERBANYAK  PELATIHAN  BUDIDAYA  PADI SAWAH  UNTUK  PESERTA  APARATUR  DAN NON APARATUR ATAU  PETANI. SELAIN HAL TERSEBUT, PENYULUH  KAMI  DILAPANGAN SUDAH DAN AKAN TERUS MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA PETANI MELALUI POKTAN DENGAN METODE SL-PTT YAITU  SEKOLAH LAPANG-PENGELOLA TANAMAN TERPADU. PADA SAAT YANG SAMA, PENGAWASAN KEPADA PETANI JUGA AKAN TERUS DILAKUKAN MELALUI  PENGAWALAN  MULAI  DARI  PERENCANAAN  SAMPAI DENGAN  PELAKSANAAN  KEGIATAN USAHA TANI.

MENGENAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TERUS BERUPAYA UNTUK MENGATASI PENINGKATAN KASUS PENYAKIT DBD SEHINGGA JUMLAH DAN PENYEBARAN KASUS DBD DAPAT DIKENDALIKAN. BERBAGAI UPAYA TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN  MENGHIMBAU KEPADA SELURUH CAMAT, KEPALA PUSKESMAS, LURAH/DESA SE KABUPATEN SINTANG TENTANG WASPADA PENYAKIT DEMAM BERDARAH MELALU PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3 MPLUS DAN PENABURAN ABATE. SELAIN ITU. MEMBUAT HIMBAUAN PEMBENTUKAN GERAKAN 1 RUMAH 1 JUMANTIK ATAU G1R1J MINIMAL 1 LOKASI DI SETIAP PUSKESMAS DI WILAYAH ENDEMIS PENYAKIT DBD SERTA MENYAMPAIKAN HIMBAUAN MELALUI MEDIA MASSA SEPERTI RRI DENGAN DIALOG INTERAKTIF, TALK SHOW, PEMASANGAN SPANDUK, PENYULUHAN PENYAKIT DBD KE MASYARAKAT OLEH PUSKESMAS. UPAYA LAIN YANG DILAKUKAN ADALAH MENGAKTIFKAN PEMUSNAHAN SARANG NYAMUK/FOGGING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN LINGKUNGAN TERDAMPAK. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG MELALUI PUSKESMAS SE KABUPATEN SINTANG SUDAH MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN FOGING FOKUS PADA WILAYAH TERDAMPAK KASUS DBD SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. TELAH DILAKUKAN FOGING FOCUS PADA WILAYAH YANG ADA KASUS DBD SESUAI KETENTUAN OLEH PUSKESMAS SUNGAI DURIAN, TANJUNG PURI, DARA JUANTI, TEMPUNAK, SEPAUK, PANDAN, KEBONG, SERAWAI, MENSIKU. UNTUK FOGING  SEKOLAH DILAKUKAN DI WILAYAH PUSKESMAS SUNGAI DURIAN, TANJUNG PURI, DARA JUANTI,  DAN TEMPUNAK.

JAWABAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN TERHADAP PERTANYAAN YANG SAMA DARI FRAKSI PKP INDONESIA.

MENGENAI HIMBAUAN AGAR DALAM MEMUTUSKAN PIMPINAN PDAM TIRTA SENENTANG ADALAH ORANG YANG MEMILIKI KAPABILITAS SERTA KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN BIDANG TERSEBUT,  DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA KAMI TELAH EBRKOMITMEN MELAKUKAN SELEKSI TERBUKA DALAM  MEMILIH DIREKTUR PDAM TIRTA SENENTANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DIPEROLEH FIGUR DIREKTUR PDAM YANG MEMILIKI KAPABILITAS, INTEGRITAS  DAN KOMPETENSI SESUAI STRANDAR YANG TELAH DITETAPKAN. KEBIJAKAN INI KAMI AMBIL DENGAN HARAPAN AGAR KUALITAS PELAYANAN PDAM KEPADA MASYARAKAT SINTANG DAPAT MENINGKAT DAN PADA AKHIRNYA DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINTANG. TERHADAP SARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PDIP DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

MENGENAI PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PENYALURAN CSR DI SETIAP PERUSAHAAN DAN INVESTOR YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA DI KABUPATEN SINTANG, DAPAT DISAMPAIKAN BAHW PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TELAH MENERBITKAN PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, YANG DIDALAMNYA TELAH DIATUR MENGENAI PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN CSR OLEH PERUSAHAAN/INVESTOR. PERATURAN BUPATI TERSEBUT JUGA TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT, DAN AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA KONTINYU.

MENGENAI HIMBAUAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG-ORANG BARU ATAUPUN PENDATANG YANG BARU MASUK  DI KABUPATEN SINTANG TERKAIT PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, TENTUNYA AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI. KOORDINASI AKAN TERUS KITA LAKUKAN DENGAN BERBAGAI PIHAK, BAIK UNSUR POLRI, TNI, BADAN INTELEJEN NEGARA, PEMUKA-PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, SERTA PIHAK-PIHAK LAINNYA. KITA SEMUA BERHARAP PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 NANTI, KONDISI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEDAMAIAN DI KABUPATEN SINTANG DAPAT TERJAGA DENGAN BAIK.

MENGENAI HIMBAUAN UNTUK MENGAWASI SECARA KETAT TERHADAP  ANTRIAN DI SPBU YANG MULAI MENINGKAT SERTA MENGAWASI  PEREDARANNYA DAN  DEMIKIAN JUGA PADA PEREDARAN GAS ELPIZI, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, KEWENANGAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI  SUDAH DI AMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT, DAN UNTUK PENGAWASAN PEREDARAN ELPIJI 3 KG, PT PERTAMINA HANYA MENGAWASI PENYALURAN SAMPAI KE PANGKALAN, UNTUK SELANJUTNYA DALAM PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN PENJUALAN GAS ELPIJI DI TINGKAT BAWAH, PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN MELALUI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BERKENAAN DENGAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH BETANG BESERTA DENGAN FASILITAS PENDUKUNGNYA, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PEMBANGUNAN RUMAH BETANG TOTAL RENCANA SEBESAR RP. 11.000.000.000 (SEBELAS MILYAR RUPIAH). PEMBANGUNANNYA DILAKSANAKAN MELALUI TAHAP PERTAMA TAHUN  2016 DENGAN DANA SEBESAR RP. 5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH),  KEMUDIAN  TAHAP KEDUA TAHUN 2017 SEBESAR RP. 2.500.000.000 (DUA MILYAR, LIMA RATUS JUTA RUPIAH). DENGAN DEMIKIAN KEKURANGAN ANGGARAN DANA SEBESAR RP. 3.500.000.000 (TIGA MILYAR, LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DARI TOTAL JUMLAH DANA YANG DIRENCANAKAN.  KEKURANGAN DANA TERSEBUT DIANGGARKAN PADA  TAHUN ANGGARAN 2018. UNTUK PENATAAN HALAMAN RUMAH BETANG PERENCANAANNYA  AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN ANGGARAN  2018.

Related Posts: