SINTANG,Warta86.com- Sulitnya memperoleh Kartu Identitas Penduduk
Elektronisk (E-KTP) masih di jumpai di Kabupaten Sintang. Selain urusan
birokrasi yang berbelit-belit, masyarakat harus merogoh biaya jutaan rupiah
untuk sekadar datang ke kota demi mendapatkan sekeping identitas.
“Namanya negara birokrasi ya mudah berbelit belit dan sulit.
Ya ndak usah lah buat proses
perizinan, buat KTP saja susah sekarang,” kata Heri Jambri Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, 18 April 2018.
Menurut Heri, kartu identitas merupakan hak yang harus
dimiliki oleh setiap warga negara. Dan pemerintah kata dia, harus
bertanggungjawab untuk memfasilitasinya agar proses untuk E-KTP itu dapat mudah
didapatkan.
“Itu aja yang gampang yang menjadi hak warga negara ber Ktp.
Ini kewajiban yang harus dimiliki oleh warga negara. Tapi faktanya sekarang
berapa banyak orang yang punya KTP,” sesal Heri.
Heri menilai, sulitnya memperoleh KTP lantaran birokrasi yang
berbelit-belit. Heri menilai, keadaan ini justru pemerintah dianggap tidak
bertanggungjawab. “Karena itu tadi sulitkan birokrasi membuat susah dapat KTP.
Jadi negara saja tidak mengaku warganya sndiri, pemerintah tidak
bertanggungjawab,” katanya.
Seharusnya kata Heri, pemerintah datang ke masyarakat di
daerah perbatasan dan daerah tertinggal di pedalaman. Dengan demikian,
masyarakat akan merasa jika mereka merasakan sentuhan langsung pelayanan
pemerintah dalam hal kepemilikan identitas penduduk. Selama ini kata Heri, pola
jemput bola perekaman E-KTP di daerah belum maksimal.
“Pemerintah jangan mempersulit. Ada masarakat datang baru
rekam, mereka tidak pergi jemput bola,” ujar Heri.
Masyarakat di pedalaman seperti Serawai dan Ambalau juga
wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang menurut Heri sulit mendapatkan kartu
identitas. Selain jarak yang jauh menuju kota kabupaten, biaya yang paling
memberatkan masyarakat.
“Seperti yang terjadi saat ini, selama ini kita bayangkan
orang mau buat KTP nilainya berapa, paling tidak 1-2 juta, bisa saya hitung.
Berangkat ke sintang dari amabalau buat rekaman, dari senaning ke sintang,
berapa harga transpotrasinya hitung berapa,” jelasnya.
Birokrasi yang berbelit belit ditambah biaya yang mahal bagi
masyarakat untuk memperoleh kartu identitas tersebut Heri menganggap pemerintah
membiarkan “kejahatan” terjadi terhadap warganya. “Artinya pemerintah juga
sudah membiarkan terjadi kejahatan di sini terhadap warganya. Tidak ada
tanggungjawab pemerintah. (akibatnya) Kalau semua orang lalu berpikir negatif tentang
negara ini, negara bubar. Ketika rakyat merasa tidak bernegara lagi sudah
merasa susah ya mau apa. Kan itu kuncinya,” tukasnya. (red)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »