
Dekan Fakultas Hukum Untan Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman S.H., M.Hum,
dan Ketua Program Magister Hukum memberikan sedikit kata sambutan
sekaligus membuka pelaksanaan kuliah umum bagi 106 Mahasiswa Baru
Program Magister Ilmu Hukum Angkatan XVIII Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura Pontianak T.A 2018/2019.
Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Barat memberikan kuliah umum yang
bertemakan Strategi Polda Kalbar Menjaga Kondusifitas Kamtibmas dan
Mencegah Radikalisme di Era Globalisasi Guna Mendukung Pembangunan
Daerah Provinsi Kalbar.
Mengawali perkuliahan, hal ini yang dikatakan orang nomor satu di
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. “Tidak ada sekolah yang tidak ada
hasilnya. Hasilnya pasti ada saja, tentunya pasti ada kredit point
dengan kita telah menyelesaikan suatu pendidikan. Kredit point itu lah
menjadi kompetesi yang akan membantu kita nantinya dalam menempuh
jenjang pendidikan selanjutnya, yang lebih tinggi,” kata Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH. sebagai memotivasi bagi mahasiswa.
Materi
perkuliahan ini dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa
Magister Ilmu Hukum dan siapa saja yang ingin memahami strategi yang
diterapkan oleh Polda Kalbar dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas dan
menangkal radikalisme guna mendukung pembangunan daerah.
“Adapun tujuannya adalah untuk membangun kesepahaman tentang
bagaimana mensikapi lingkungan strategik Provinsi Kalbar serta berbagai
jenis gangguan Kamtibmas,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Diharapkan, para mahasiswa dan pembaca lainnya memiliki semangat dan
wawasan kebangsaan untuk sebagai mitra Polda Kalbar. Itu dilakukan dalam
rangka meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan,
serta daya rehabilitasi terhadap berbagai jenis gangguan Kamtibmas yang
bersifat radikal guna mendukung pembangunan Kalbar.
Banyak hal yang disampaikan Kapolda Kalbar, satu diantaranya mengenai
isu kebhinekaan. “Situasi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan
internasional dan regional. Isu kebhinekaan dan intoleransi tiba-tiba
menjadi atensi semua pihak. Keutuhan NKRI tengah mendapat ujian melalui
momentum pesta demokrasi, penegakkan hukum, serta hubungan luar negeri,”
ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dijelaskan,
masyarakat Indonesia khususnya para netizen di media-media sosial,
seperti terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Polarisasi ini disadari
atau tidak merupakan warisan dari ajang pesta demokrasi beberapa waktu
lalu dan sekarang mulai menghangat kembali. Kemudian berkembang menjadi
polarisasi kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah, dan yang
tidak.
“Situasi semakin rumit ketika perhelatan pesta demokrasi melalui
pemilu ini seakan menjadi batu loncatan untuk melanjutkan polarisasi
dukungan. Perkembangan media sosial dengan netizennya, menjadi etalase
bagaimana situasi politik memberikan pengaruh kuat pada cara berpikir
sebagian masyarakat Indonesia. Situasi nasional diwarnai dengan isu-isu
keagamaan, suku dan ras yang sangat rawan bagi keutuhan NKRI serta
semangat kebhinekaan yang selama ini dijaga,” kata Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH
MH.
( Lipprodok : PID Humas Polda Kalbar, AKP. Cucu Safiyudin S.Sos SH MH )
Publish : Oktavianus/Bagus Afrizal/W86
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »