Www.Warta86.com,- — Sintang, KALBAR. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi kembali menjadi keluhan Masyarakat. Di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, harga BBM jenis Pertalite yang diperoleh Masyarakat melalui pengecer disebut telah menembus Rp22.000 per liter.
Kondisi tersebut sontak menjadi sorotan karena harga di tingkat pengecer melonjak jauh dibandingkan harga resmi BBM Bersubsidi. Bagi Masyarakat di Wilayah Pedesaan yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, kondisi ini dinilai semakin menekan perekonomian.
Salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Ensaid Panjang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada awak media, 9 Oktober 2026, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Kami sangat mengeluhkan harga BBM yang sekarang bisa mencapai Rp22.000 per liter di pengecer. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, Masyarakat kecil yang paling terdampak,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan bukan hanya mengenai mahalnya harga BBM, tetapi juga menyangkut ketersediaan dan pengawasan Distribusi BBM bersubsidi hingga ke wilayah Pedesaan.
Ia bahkan khawatir harga di tingkat pengecer masih dapat kembali melonjak apabila tidak segera ada langkah konkret dan pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah maupun PT Pertamina Patra Niaga.
“Kalau tidak ada aturan dan pengawasan yang benar-benar tegas, bukan tidak mungkin harga per liter di pengecer kembali naik. Masyarakat akhirnya hanya bisa membeli karena membutuhkan,” katanya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola dan pengawasan Distribusi BBM bersubsidi hingga tingkat Desa.
Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga dinilai perlu turun langsung mengecek kondisi di lapangan, bukan sekadar mengandalkan laporan Administratif. Jika benar terjadi kelangkaan yang kemudian membuat harga BBM Bersubsidi di tingkat pengecer melonjak hingga Rp22.000 per liter, maka kondisi tersebut patut ditelusuri secara menyeluruh.
Mulai dari pasokan, jalur distribusi, ketersediaan di SPBU, hingga rantai penjualan BBM di tingkat pengecer perlu diperiksa agar Masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung beban.
Jangan sampai BBM yang seharusnya menjadi penopang Masyarakat justru berubah menjadi barang langka yang harganya mengikuti Hukum pasar di tingkat pengecer.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Pertamina Patra Niaga serta Aparat Pengawasan segera memberikan kejelasan dan solusi konkret, sekaligus memastikan distribusi BBM Bersubsidi benar-benar sampai kepada Masyarakat yang berhak.
Angka Rp22.000 per liter dalam berita ini merupakan keterangan yang disampaikan Tokoh Masyarakat terkait harga di tingkat pengecer, sehingga perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengecer, Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi terkait.
// TIMRED []
« Prev Post
Next Post »