(Puspen
TNI). Sudah saatnya bangsa Indonesia mengelola budidaya rumput laut yang
merupakan salah satu potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia yang 60 % tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hal
tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr.
Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. didampingi Komandan Lantamal VI Laksma TNI
Yusup, S.E., M.M., saat memberi pembekalan kepada peserta Pelatihan Budidaya
Rumput Laut (Rula) dari Hulu ke Hilir Ster TNI TA. 2017, bertempat di
Gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal VI/Makasar TNI Angkatan Laut, Jl.
Yos Sudarso No. 308, Tamalabba, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
Jumat (4/8/2017).
Kasum
TNI mengatakan bahwa saat ini potensi laut Indonesia masih belum dikelola
secara maksimal karena hanya terfokus pada ikan. Padahal Indonesia masih
mempunyai rumput laut yang bisa dioptimalkan sebagai salah satu alternatif
pangan, namun pengelolaannya masih secara tradisional dengan biaya pengelolaan
yang tinggi dan minimnya penggunaan sarana teknologi serta terbatasnya sistem
pasok logistik.
Laksdya
TNI Dr. Didit Herdiawan menyampaikan bahwa rumput laut sebagai tumbuhan organik
harus tetap dipertahankan, walaupun PBB akan membuat aturan bahwa rumput laut
dikeluarkan dari kelompok tumbuhan organik menjadi anorganik karena rekayasa
genetika. “Kita harus bisa mempertahankan karena pasarnya masih banyak,”
ucapnya.
Lebih
lanjut Kasum TNI mengatakan tentunya pemerintah daerah harus bisa menjadikan
contoh bahwa icon rumput laut sebagai salah satu alternatif pangan dari
kelautan dan pesisir karena banyak manfaat yang didapat dari nutrisi rumput
laut yaitu vitamin K, B12 dan lain sebagainya. “Hal ini harus tetap
dipertahankan agar kedepannya kebijaksanaan dan strategi budidaya rumput laut
dapat dimanfaatkan secara benar,” ujarnya.
“Tantangan
di Indonesia yaitu permasalahan ketergantungan beras sebagai bahan makanan
pokok yang sangat tinggi. Padahal di wilayah timur Indonesia merupakan gudang
hasil perikanan, rumput laut, pertanian dan kelautan mempunyai potensi yang
sangat luar biasa,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Kasum
TNI menyampaikan ada lima pilar kebijakan maritim pemerintah yaitu budaya
maritime, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritime, diplomasi
maritime dan pertahanan maritime. “Saya harapkan agar langkah-langkah
pengelolaan sumber daya maritime yang sudah digaungkan dan dilaksanakan oleh
pemerintah bisa ditindaklanjuti di lapangan, tentunya harus ada sinergi yang
terkait erat dengan seluruh stakeholder di pusat maupun di daerah,”
pungkasnya.
Autentikasi :
Kabidpenum
Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H
Jakarta, 4 Agustus
2017
Nomor : SP-287/VIII/2017/Pen
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »