Panglima TNI : Mutasi Jabatan 85 Pati Sudah Melalui Prosedur Wanjakti TNI

(Puspen TNI). Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI sudah melalui prosedur, tahap pertama Pra Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) TNI yang dihadiri Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI. Kemudian perwakilan dari Lembaga-Lembaga terkait seperti Lemhannas, Kemenkopolhukam dan Kemenhan

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai memberikan pengarahan kepada 4.097 prajurit Kostrad di Lapangan Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

“Selesai sidang Pra Wanjakti TNI dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing, setelah itu tanggal 4 Desember 2017 dilaksanakan prosedur tahap kedua Wanjakti TNI yang dihadiri oleh saya selaku Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, Waka BIN, Wakil Gubernur Lemhannas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI dan Kabais TNI, sehingga secara prosedural, legalitas dan landasan konstitusi sudah sesuai,” jelas Panglima TNI.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, pada saat rapat tidak pernah ada voting dan seluruh yang hadir mendiskusikan pada sidang Wanjakti TNI, setelah menyetujui selanjutnya semuanya membubuhkan paraf di lembar berita acara, yang artinya semuanya sudah setuju.

Pada hari yang sama, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditelepon oleh Mensetneg bahwa Presiden RI Ir. Joko Widodo sudah menyerahkan surat kepada DPR calon tunggal Panglima TNI yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, namun demikian Wanjakti TNI sudah berjalan.

Diakhir menjawab pertanyaan awak media, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan sudah menulis surat kepada Presiden RI meminta izin setelah selesai Serah Terima Jabatan Panglima TNI akan melakukan umroh. “Saya bersyukur diberikan anugerah menjabat sebagai Panglima TNI dan berjalan lancar, itu semuanya pasti takdir dari karunia Allah SWT,” tutupnya.

Autentikasi :

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.

Jakarta, 7 Desember 2017                                                                 Nomor : SP-474/XII/2017/Pen

Related Posts: