Wakil Bupati Sintang Askiman saat
menyampaikan ekspose kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang menjelaskan
bahwa Kabupaten Sintang termasuk Kabupaten tertua namun masuk dalam kategori
Kabupaten terpencil dan tertinggal.
Untuk itu kami memerlukan dukungan dan bantuan dari anggota DPR Republik
Indonesia dan pemerintah pusat untuk terus menambah anggaran pembangunan
infrastruktur.
“saat ini penduduk Kabupaten Sintang
mencapai 403 ribu jiwa. Tantangan pembangunan di Kabupaten Sintang adalah
mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur.
Kami sudah secara perlahan lahan mulai mengurangi persentase jalan
rusak.Tantangan mengentaskan kemiskinan juga sangat tinggi karena berkorelasi
dengan perbaikan infrastruktur. Hal
lainnya adalah mayoritas masyarakat kami
mengandalkan karet dan sawit yang saat ini harganya tidak stabil.
Sedangkan masyarakat di perbatasan kebanyakan menjadi petani lada. Karena jalan
di perbatasan menuju Kota Sintang rusak,
maka kebanyakan petani kita menjual lada ke Malaysia. Petani juga banyak membeli pupuk lada ke
Sarawak yang ternyata sudah dicampur dengan virus sehingga akhirnya banyak lada
petani yang mati” terang Wabup Sintang.
“ada juga kondisi pendidikan di
Sintang yang gedung sekolah yang memprihatinkan. Ada banyak usulan yang sudah
kami sampaikan namun belum berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Kami sudah lima tahun berturut turut
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, namun tidak mendapatkan
dana insentif daerah. Kami sadar ada persyaratan untuk mendapatkan kucuran dana
dari pemerintah pusat. Tetapi kami mohon
bantuan dari pemerintah pusat. Mohon
bimbingan supaya kami bisa memperbaiki diri dan kemudian mendapatkan bantuan
dana dari pemerintah pusat” tambah Askiman
Wakil Bupati Sintang Askiman juga
menjelaskan usulan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2019 yang
diharapkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Serta berterima kasih sejak 2017-2018 sudah ada bantuan pemerintah pusat
untuk Kabupaten Sintang.
Putut Hari Satyaka Direktur Dana
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesiamenjelaskan sudah
menyimak curhat Wakil Bupati Sintang tadi.
“Daftar kebutuhan Kabupaten Sintang juga sudah kami rekam. Kami
mengapresiasi semua ini dengan kondisi Kabupaten Sintang yang masih mengalami
masalah infrastruktur dasar. Soal dana insentif daerah, memang 2017 ada DID alokasi dasar. Syaratnya mendapatkan opini WTP dan
pengesahan APBD tepat waktu pasti mendapatkan DID 7,5 miliar. DID juga ada dalam
10 kategori namun memang setiap daerah
harus memenuhi syarat yang agak berat.
Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak bisa mendapatkan dana tersebut.
Kalau daerah tersebut tidak mampu berada diatas passing grade, maka tidak mendapatkan dana insentif” terang
Putut Hari Satyaka
“saat ini kami mengambil kebijakan
penilaian daerah berdasarkan 10 kategori
seperti pelayanan publik bidang kesehatan,
pendidikan, perencanaan
terbaik, inovasi terbaik, penurunan
tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan ternyata Kabupaten Sintang ada dua
kategori yang nilanya B yakni pada kategori pengelolaan keuangan daerah dan bidang
kesehatan saja yang lain nilainya C. Namun, dua kategori itu hanya 59 sementara
standarnya 61 jadi belum juga memenuhi syarat mendapatkan dana DID. Ada daerah
yang mendapatkan dana insentif mencapai 70 miliar. DID ini untuk memacu daerah meningkatkan
pengelolaan keuangan dan pelayanan publik” tambah Putut Hari Satyaka.
“Mengenai dana alokasi khusus
terdapat tiga saringan untuk seleksi usulan daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga memang setiap usulan daerah betul-betul
dilihat dengan cermat oleh pemerintah pusat.Untuk usulan dana alokasi khusus tahun
anggaran 2019, pada awal Maret nanti
sudah keluar prosedur pengusulan. Silakan siapkan proposal dengan baik dengan
dilengkapi data daninformasi yang akurat ditambah dengan koordinasi yang baik
dengan kementerian teknis.Soal ruangan kelas yang rusak, kami sudah punya data. Di seluruh Indonesia memerlukan dana sekitar
50 triliun untuk perbaikan ruang kelas saja” terang Putut Hari Satyaka.
Sementara H. Sukiman Anggota Komisi XI dan Anggota Badan
Anggaran DPR RI menyampaikan sangat
memahami usulan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Sintang. “Sebagai salah
satu kabupaten tertua dengan berbagai potensi wisata sejarah, maka sintang ini
baik dikembangkan wisata lebih baik lagi kedepannya. Untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi di Sintang memang harus ada peningkatan perbaikan kualitas
jalan supaya hasil pertanian dan perkebunan bisa dijual dan mampu mendongkrak
ekonomi masyarakat. Saya selalu menyampaikan kebutuhan masyarakat Kalimantan
Barat ini saat rapat rapat internal DPR maupun saat rapat DPR dengan pemerintah pusat. Sintang ini
tidak akan saya biarkan. Kami akan
perjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili” tegas Sukiman(Syukur)Publis:Parli
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »