Dewan Desak Pemerintah Daerah Cari Solusi Bagi Peti DiSintang

SINTANGWarta86.com- Terkait Penambangan Emas Tampa Ijin (PETI) Protes bernada keras keluar dari salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang dalam menyikapi persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menahun tak kunjung ada solusi. Bahkan, anggota komisi A itu menuding pemerintah tak peduli dengan ketakutan yang dialami oleh para penambang yang tidak lain adalah masyarakat biasa. 26 Maret 2018

“Terkait dengan PETI, saya juga merasa agak alergi dengan masalah ini. Agak kasar dengan kata ini. Ya kenapa dengan masyarakat yang kerja emas ini, sebetulnya mereka secara turun menurun memang sudah kerja emas, dengan cara tradisional. Hanya memang selama ini pemerintah daerah tidak peduli,” kata Herijambri rada tinggi.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menuding, pemerintah abai akan persoalan yang dihadapi masyarakat yang bekerja menambang emas secara illegal. Pemerintah kata dia, lebih mengutamakan investor perkebunan dalam mengurus dan mengeluarkan izin. Sementara, tidak dengan warganya.

“Kenapa saya bilang pemerintah daerah tidak peduli, coba investor yang masuk ke perkebunan, cepat pemerintah itu baik provinsi maupun kabupaten mengurus, tapi rakyatnya sendiri tidak diurus. Padahal pemerintah punya solusi,” kata Ketua DPC Hanura Sintang ini.

Solusi yang disebut Heri dalam bentuk penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pemerintah kabupaten kata dia, bisa membuat usulan tersebut ke DPRD setelah ada kesepakatan dengan para penambang disertai dengan survey kandungan emasnya. “Teliti dulu, baru tetapkan WPR. Jangan hanya pemerintah daerah diam. Selama ini, saya lihat demikian dengan kejadian PETI ini,” ungkapnya.

Heri mengaku kasian dengan masyarakat yang selama terpojokkan dengan pekerjaan yang tidak berizin itu. Usaha masyarakat yang memilih menjadi pekerja PETI menurutnya tidak patut disalahkan. “ Saya pikir solusi yang harus dipikirkan kedepan, jangan hanya menyalahkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa bahkan menjadi korban. Mereka mau kerja gimana karena tidak difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Jika aktivitas PETI dilarang kata Heri, seharusnya pemerintah mencari solusi agar para pekerja tidak menganggur. “Kalau sekarang pemerintah senang melihat masyarkat nganggur, apa jadinya. Semua orang mau diam mau nganggur, gimana pemerintah ngasih makan. Ini harus dicari solusi. Jangan sampai masyarakat jadi korban, saya lihat masyarkat sudah jadi korban,” katanya.

Heri menilai, jika masyarakat diminta memilih bekerja PETI atau kerja lain, sudah pasti masyarakat akan beralih. Memberantas PETI tanpa ada solusi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan meningkatnya pengangguran. 

“Jangan sampai masyarakat menjadi ketakutan hidup di negeri sendiri. Kalau dia bekerja di luar negeri, wajar dia diburu orang. Kalau di negeri sendiri terus diburu oleh penegak hukum, bagiamana rasanya. Saya pikir ini perlu difikirkan kedepannya solusinya. Saya hanya berharap dari penegak hukum juga punya hati nurani lah, kalau bisa jangan main tangkap dulu, sosialisasi datangi dulu, ndak usah kerja dulu atau apa solusinya. Kalau main hajar rawan keamanan. Penegak hukum seakan jadi monster,” harapnya. (red)

Related Posts: